Pemerintah telah mendapatkan pinjaman US$400 juta (sekitar Rp 5,46 triliun) dari Bank Dunia untuk membant mendanai defisit fiskal dan meningkatkan pengumpulan pajak, menurut Bank Dunia dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Rabu (1/6).
Pinjaman tersebut bertujuan untuk mendukung reformasi kebijakan dan kelembagaan dalam meningkatkan pengumpulan dan belanja pendapatan, menurut Grup Bank Dunia dalam pernyataan.
Bambang mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa pinjaman itu akan digunakan untuk memperbaiki teknologi informasi kantor pajak dan membantu mendanai defisit anggaran 2016, yang diperkirakan akan membengkak dari 2,2 persen PDB dalam rencana sebelumnya.
Bank Dunia mengatakan Indonesia mengumpulkan kurang dari setengah potensi pendapatan pajaknya. Rasio pajak atas PDB tahun 2015 hanyalah 10,8 persen.
“Reformasi fiskal akan memungkinkan pemerintah mengalokasikan lebih banyak dana untuk program-program yang secara langsung bermanfaat bagi kelompok miskin,” ujar Rodrigo Chaves, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, dalam pernyataan.
Pemerintah mengandalkan program amnesti pajak, yang saat ini sedang dibahas di DPR, untuk mendongkrak pengumpulan pajak tahun ini. [hd]
