20-50 Persen Armada Angkutan Umum Tak Layak Beroperasi

Secara rata-rata 20 hingga 50 persen armada angkutan umum di berbagai daerah di Indonesia tidak layak operasional. Berdasarkan hasil survei Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dalam lima tahun terakhir menunjukkan angkutan umum tersebut tidak layak operasional karena faktor keselamatan dan kenyamanan yang rendah.

Selain itu, kondisi fisik kendaraan termasuk mesin kendaraan dalam kondisi tidak baik. Demikian disampaikan Ketua MTI Prof Dr. Ir. Danang Parikesit dalam keteranganya di sela-sela kegiatan Pariwisata di Denpasar Bali pada Selasa Siang.

Danang Parikesit mengungkapkan akibat tarif yang rendah menyebabkan pengelola angkutan umum tidak mampu untuk melakukan peremajaan dan perbaikan. Padahal masyarakat bersedia membayar lebih mahal jika fasilitas angkutan umum lebih bagus.

Ia menjelaskan, “Hasil survey di banyak tempat, masyarakat mau membayar lebih mahal asal angkutanya lebih bagus, angkutanya lebih sehat, angkutanya lebih nyaman dan istimewa. Di Jakarta mungkin 30 persen hingga 40 persen yang angkutan itu sudah tidak layak dioperasikan tetapi masih digunakan, tetapi hasil penelitian Dinas Perhubungan DKI Jakarta (menunjukkan) angkutan itu bisa sampai 70 persen tidak layak.”

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organda Bali Yus Suhartana menyatakan khusus untuk di Bali dari 50.000 armada angkutan umum yang tercatat di Bali yang masih beroperasional hingga saat ini hanya 40 persen. Dari jumlah yang masih beroperasi diperkirakan hanya 10 persen yang layak operasional. Menurut Yus Suhartana, para pengelola angkutan umum sebenarnya memiliki keinginan untuk melakukan peremajaan tetapi kesulitan untuk mengakses kredit perbankan

“Kenapa bank kita terutama bank pemerintah tidak melirik angkutan umum, coba kalau angkutan umum di lirik, kita pasti mampu, otganda siap, sekarang perbankkan mau apa tidak?,“ ungkap Yus Suhartana.

Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali I Dewa Punia Asa mengaku sedang merancang revitalisasi angkutan umum di Bali. Revitalisasi tersebut meliputi peremajaan armada, penataan trayek hingga penataan tarif.

“Revitalisasi tidak mudah karena itu berkaitan dengan padat modal, kalau pemerintah saya kira siap dan yakin, Cuma yang mau direvitalisasi ini masyarakat, misalnya sekarang mencoba dengan gratis saja tidak mudah, selalu di komentari,apalagi tidak gratis,” ujar I Dewa Punia Asa.

Sementara, sebagai salah satu upaya mengatasi kemacetan di kawasan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita), pemerintah provinsi Bali mengembangkan model transportasi umum yaitu Trans Sarbagita.