Dalam penjelasan singkat hari Rabu (20/11), juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hong Lei mengatakan, Beijing minta “klarifikasi” atas keputusan pengadilan Spanyol itu. Ia menambahkan jika laporan tentang keputusan Pengadilan Nasional Spanyol itu benar, maka China “sangat menyesalkan” apa yang disebutnya sebagai “manipulasi berulangkali” terhadap isu Tibet.
Hong Lei mengatakan pemerintah Spanyol seharusnya “mengubah” keputusan pengadilan dan memperbaiki “kerusakan parah” hubungan China-Spanyol. Ia juga mendesak Spanyol untuk menahan diri dalam mengirim “sinyal yang salah” kepada Tibet.
Dalam keputusan hari Senin yang disampaikan kepada media sehari kemudian, pengadilan Spanyol menyerukan penangkapan bekas presiden China Jiang Zemin dan empat pejabat lain yang memegang posisi penting pada tahun 1980 dan 1990an.
Kantor berita Associated Press mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri Spanyol yang mengatakan, Spanyol tidak mengomentari reaksi China karena kasus itu adalah masalah hukum.
Sekelompok aktivis yang berpusat di Spanyol dan mendukung hak-hak warga Tibet menggagas kasus “genosida” terhadap lima pejabat China itu.
Aktivis-aktivis tersebut menyampaikan gugatan hukum di Spanyol berdasarkan sistem jurisdiksi universal negara itu, yang memperbolehkan pengadilan Spanyol mengadili kejahatan-kejahatan perang dan genosida yang dilakukan dimana pun, asalkan diantara korbannya termasuk warga Spanyol.
Salah seorang penggugat adalah biksu Tibet yang memegang kewarganegaraan Spanyol – Thupten Wangchen. Lewat saluran telfon, Thupten menjelaskan kepada VOA bahwa vonis pengadilan Spanyol ini telah membuat pemerintah China malu dan frustrasi.
Kebanyakan kasus hukum universal di Spanyol umumnya tidak menghasilkan dihukumnya tersangka warga negara asing, karena para tersangka dan pemerintah mereka menolak mengakui wewenang pengadilan Spanyol.
Banyak warga Tibet menuduh pemerintah China menekan agama dan kebudayaan mereka. China mengatakan warga Tibet menikmati kebebasan beragama dan standar kehidupan yang lebih baik karena investasi China di daerah miskin di Tibet.
Hong Lei mengatakan pemerintah Spanyol seharusnya “mengubah” keputusan pengadilan dan memperbaiki “kerusakan parah” hubungan China-Spanyol. Ia juga mendesak Spanyol untuk menahan diri dalam mengirim “sinyal yang salah” kepada Tibet.
Dalam keputusan hari Senin yang disampaikan kepada media sehari kemudian, pengadilan Spanyol menyerukan penangkapan bekas presiden China Jiang Zemin dan empat pejabat lain yang memegang posisi penting pada tahun 1980 dan 1990an.
Kantor berita Associated Press mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri Spanyol yang mengatakan, Spanyol tidak mengomentari reaksi China karena kasus itu adalah masalah hukum.
Sekelompok aktivis yang berpusat di Spanyol dan mendukung hak-hak warga Tibet menggagas kasus “genosida” terhadap lima pejabat China itu.
Aktivis-aktivis tersebut menyampaikan gugatan hukum di Spanyol berdasarkan sistem jurisdiksi universal negara itu, yang memperbolehkan pengadilan Spanyol mengadili kejahatan-kejahatan perang dan genosida yang dilakukan dimana pun, asalkan diantara korbannya termasuk warga Spanyol.
Salah seorang penggugat adalah biksu Tibet yang memegang kewarganegaraan Spanyol – Thupten Wangchen. Lewat saluran telfon, Thupten menjelaskan kepada VOA bahwa vonis pengadilan Spanyol ini telah membuat pemerintah China malu dan frustrasi.
Kebanyakan kasus hukum universal di Spanyol umumnya tidak menghasilkan dihukumnya tersangka warga negara asing, karena para tersangka dan pemerintah mereka menolak mengakui wewenang pengadilan Spanyol.
Banyak warga Tibet menuduh pemerintah China menekan agama dan kebudayaan mereka. China mengatakan warga Tibet menikmati kebebasan beragama dan standar kehidupan yang lebih baik karena investasi China di daerah miskin di Tibet.
