Pemerintah Belgia Rabu (21/7) mengumumkan upaya yang diharapkan akan mengakhiri mogok makan ratusan migran yang berusaha secara kolektif untuk mendapatkan tempat tinggal resmi. Ketua partai Perdana Menteri Alexander De Croo, Liberal, mengatakan berdasar kesepakatan itu pihak-pihak terkait akan meninjau kasus mereka secara individual di zona netral.
Seusai menghadiri upacara Hari Nasional di Brussel, Menteri Migrasi Sammy Mahdi mengaku lega atas upaya itu. Yang paling penting, katanya, adalah kesehatan masyarakat. “Dan itulah yang menjadi keprihatinannya."
Mahdi mengatakan masing-masing migran yang mogok makan perlu mengajukan permintaan tempat tinggal. Ia tampaknya tetap pada sikap bahwa tidak mungkin memberi tempat tinggal kolektif untuk semua migran yang mogok makan.
Para migran itu mulai mogok makan pada 23 Mei di satu gereja dan dua universitas di Brussel. Sebagian yang berada di Gereja St. Yohanes mengatakan mereka mengakhiri aksi mereka setelah menerima jaminan yang tidak spesifik dari pemerintah. Tidak jelas apakah yang berada di dua universitas akan mengikuti.
Dalam beberapa hari ini, sebagian migran mulai menolak minum dan makan, menambah kekhawatiran mereka akan meninggal. Pejabat-pejabat PBB mengatakan, sekitar 150.000 migran hidup tanpa izin di Belgia, negara berpenduduk 11,5 juta.[ka/jm]
