Dalam pertemuan antara Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ada pembahasan soal proyek reklamasi pantai utara Jakarta.
Usai pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (25/10), Anies Baswedan mengatakan agenda pembahasan ditentukan langsung oleh Presiden Jokowi.
"Semuanya kita ikut apa yang menjadi pembicaraan Bapak Presiden dan kita diskusikan," kata Anies Baswedan.
Anies pun enggan menjawab pertanyaan wartawan saat ditanya ihwal sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk Pulau D dan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN).
"Nanti deh soal reklamasi. Jangan sekarang. Nanti yang soal itu. Jangan sekarang. Gitu, ya!. Cukup," katanya.
Proyek reklamasi tengah disoroti oleh berbagai pihak. Sebab dalam beberapa kesempatan saat kampanye, Anies-Sandiaga menyatakan akan menghentikan proyek reklamasi. Tapi di sisi lain, proyek reklamasi tak hanya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta, melainkan juga pemerintah pusat dalam hal ini Kemenko Kemaritiman yang saat ini dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan.
Di tengah dinamika soal proyek reklamasi, majalah mingguan Tempo edisi 29 Oktober 2017 menurunkan tulisan soal adanya pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan sejumlah pengembang reklamasi Teluk Jakarta di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Bukit Hambalang, Bogor Jawa Barat pada awal Agustus 2017.
Kendati demikian, ia menyampaikan bahwa pertemuan tersebut sama sekali tidak ada kesepakatan mengenai reklamasi. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu, ia lebih banyak mendengar ketimbang berbicara dibandingkan para tamu Prabowo yang lain.
"Memang mereka menemui. Kita dengarkan saja. Saya tidak ada komentar, dengarkan saja," lanjutnya.
Dalam laporan utamanya, majalah Tempo menulis pemilik Grup Artha Graha Tomy Winata, dan pemilik Grup Agung Sedayu yang mempunyai lima pulau reklamasi (A,B, C, D, dan E) Richard Halim Kusuma diberitakan hadir bersama Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta dari Gerindra, Muhammad Taufik.
Tempo juga menulis bahwa Tomy dan Richard mengatakan kepada Anies bahwa para pengusaha bersedia membayar kontribusi tambahan sebesar 15 persen seperti yang disyaratkan mantan gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di luar kewajiban pengembang menyediakan 40 persen lahan untuk publik, plus 5 persen untuk fasilitas umum. Jika angka itu dikonversi ke dalam rupiah, kata keduanya, pemerintah DKI Jakarta bakal mendapatkan Rp 77 triliun dari kontribusi tambahan tersebut.
Sebelumnya pada pertengahan September lalu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan reklamasi Teluk Jakarta, terutama di Pulau C dan Pulau D dapat dilanjutkan. Sebelumnya, pemerintah melakukan moratorium terhadap kegiatan di Pulau C dan Pulau D. Sedangkan untuk keberlanjutan reklamasi di Pulau G, kata Luhut, sedang tahap finalisasi.
Jokowi Minta Anies Percepat MRT-LRT dan Stadion Baru
Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, Anies menjelaskan ada 6 topik pembahasan, di antaranya persiapan Asian Games dan proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT). Selain itu juga dibahas penataan kampung kumuh di Jakarta. Anies menjelaskan, penataan kampung kumuh dilakukan dengan menghidupkan kembali perkampungan dan menghilangkan kekumuhan yang ada. Penataan ulang dilakukan dengan melakukan konsolidasi lahan serta pembangunan rumah vertikal.
"Sudah, sebenarnya itu sudah kita bicarakan saat kampanye. Jadi nanti pada waktunya, kami akan tunjukkan lokasinya dan langkah-langkahnya. Penataan kampung kumuh itu bukan kampungnya yang dihilangkan, tapi kumuhnya yang dihilangkan. Jadi kampungnya masih bisa tetap hidup. Ditata ulang. Artinya ada konsolidasi lahan, ada pembangunan rumah yang dibuat vertikal. Sehingga lahan itu masih bisa dipakai, mereka masih bisa tinggal di sekitar situ. Tetapi kekumuhannya diubah menjadi tempat yang nyaman yang bersih yang sehat. Intinya mereka tetap bisa memiliki penghidupan," jelas Anies.
Anies Baswedan juga memastikan akan membenahi kawasan Pasar Tanah Abang yang dalam beberapa bulan akhir setelah mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dipenjarakan, di Tanah Abang kembali muncul masalah premanisme, kemacetan dan pedagang kaki lima.
Anies dalam kesempatan itu juga mengutarakan niatnya untuk bertemu dengan mantan Gubernur Basuki yang saat ini mendekam di Rumah Tahanan Brimob Kelapa Dua Depok.
"Nanti kita atur waktunya. Kita cocokkan. Tapi yang jelas semuanya kita akan temui," imbuhnya.
Sementara itu Wakil Gubernur Sandiaga Uno menjelaskan, Presiden Jokowi menekankan agar segera dibangun stadion olah raga berskala internasional.
"Soal stadion juga beliau katakan ini tidak boleh kalah. Harus kelas dunia. Dan harus terintegrasi, bukan hanya sepak bola tapi multi sport. Kebetulan lahannya sudah siap. Kita diminta untuk cepat menindaklanjuti dengan membentuk tim dan kajian," jelas Sandiaga Uno.
Presiden, lanjut Sandi, juga ingin ada percepatan pembangunan proyek MRT-LRT dengan juga menyertakan ruang terbuka hijau.
"Itu tadi pak Presiden juga mengharapkan di atas jalur-jalur MRT di jalan protokol itu, selain trotoarnya dirapikan, dia juga ingin ada taman-taman yang bagus. Sehingga atlet-atlet maupun para penonton dan wisatawan yang berkunjung ke Jakarta berkaitan dengan Asian Games akan melihat sisi Jakarta lebih memiliki ruang terbukanya," imbuhnya. [aw/uh]
