Pemerintahan Presiden Joe Biden menghadapi seruan untuk meninjau kembali sanksi yang mempengaruhi upaya kemanusiaan yang berjalan di Korea Utara, bahkan ketika rezim Kim Jong Un itu menolak pembicaraan dengan Amerika Serikat (AS) dan mempertahankan penutupan ketat negaranya akibat pandemi COVID-19.
Senator Edward Markey dan Utusan AS Andy Levin, keduanya dari Partai Demokrat, mengirim surat kepada Presiden Joe Biden. Surat itu mendesak pemerintah untuk meringankan peraturan Departemen Keuangan AS yang membatasi bantuan kemanusiaan kepada Korea Utara.
"Situasi mengerikan di Korea Utara memerlukan perubahan kebijakan AS yang memblok pengiriman bantuan kemanusiaan dari (pihak) swasta dan mencegah pekerja bantuan swasta bepergian ke sana" ketika perbatasan dibuka kembali, tulis anggota parlemen dalam surat tertanggal 5 November itu.
Markey dan Levin juga meminta Departemen Luar Negeri untuk mempercepat Paspor Validasi Khusus untuk para pekerja kemanusiaan AS.
Surat itu datang ketika Korea Utara menolak seruan AS untuk melanjutkan pembicaraan yang menemui jalan buntu sejak Oktober 2019. di saat yang sama, rezim Kim Jong Un mempertahankan penutupan perbatasan negaranya sambil melakukan beberapa uji coba peluncuran rudal.
Korea Utara menutup perbatasannya pada Januari 2020 untuk mencegah pandemi COVID. Isolasi itu, ditambah dengan bencana alam dan ekonomi yang dikelola dengan buruk, menyebabkan krisis pangan yang meluas di negara tersebut.
Bulan lalu, pemimpin Korea Utara Kim memerintahkan rakyatnya untuk menghemat setiap butir beras, menurut badan intelijen Korea Selatan. [ps/rs]
