China dan Rusia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengakhiri sejumlah sanksi terhadap Korea Utara mulai dari ekspor makanan laut dan tekstil hingga pembatasan impor produk minyak olahan dan larangan warganya bekerja di luar negeri dan mengirim pulang penghasilan mereka.
Sebuah rancangan resolusi, yang diedarkan kepada para anggota dewan itu dan diperoleh Selasa (3/11) oleh Associated Press, menegaskan kesulitan ekonomi di Korea Utara dan mengatakan sanksi-sanksi tersebut harus dicabut untuk meningkatkan mata pencaharian penduduk sipil.
Dewan Keamanan awalnya memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara setelah uji coba nuklir pertamanya pada 2006. Sanksi-sanksi itu bahkan diperkeras setelah Pyongyang melakukan uji coba nuklir lebih lanjut dan program misil balistik yang semakin canggih.
Mantan duta besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan pada 2018 bahwa sanksi-sanksi itu telah menghentikan semua ekspor Korea Utara, memangkas 90% perdagangannya, dan menghalangi banyak warga Korea Utara bekerja di luar negeri.
Rancangan resolusi China dan Rusia yang baru tersebut memperluas resolusi serupa yang pernah diedarkan Rusia dan China pada Desember 2019. Rancangan resolusi itu menghadapi tentangan dari negara-negara Barat ketika dibahas dan tidak pernah secara resmi diperkenalkan di dewan untuk pemungutan suara.
Beberapa diplomat PBB, yang berbicara dengan syarat nama mereka dirahasiakan karena rancangan tersebut belum dipublikasikan, mengindikasikan bahwa resolusi itu kemungkinan akan menghadapi perjuangan berat yang serupa, mengingat pelanggaran berkelanjutan Korea Utara terhadap sanksi-sanksi PBB.
Misi AS untuk PBB mengatakan Korea Utara telah gagal mematuhi sanksi-sanksi terkait program nuklir dan misil balistiknya, dan pemerintahan Biden tetap berkomitmen memberlakukan sanksi-sanksi itu dan menyerukan semua negara anggota untuk menegakkannya. [ab/uh]
