Minggu ini, kontroversi datang dari Presiden Donald Trump yang mendesak para pendukungnya untuk memberikan suara dua kali, melalui pos dan secara langsung. Hal itu dimaksudkan untuk menguji sistem pemilu sekaligus memastikan suara mereka dihitung. Mencoblos lebih dari satu kali adalah illegal dan komentar presiden itu dikecam oleh para kritikus, termasuk calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden.
Para pendukung Trump tampak bersemangat dalam kampanye di Wilmington, North Carolina, dimana tampaknya Presiden Donald Trump membuat saran yang kontroversial, untuk memberikan suara lewat pengisian formulir dan dikirim lewat pos, dan kemudian pergi ke TPS untuk mencoblos lagi.
“Jika pada hari H Pemilu atau pemilihan awal, suara Anda belum ditabulasi dan dihitung, kalian pergi mencoblos saja. Lalu, jika ada alasan tertentu, yang seharusnya tidak makan waktu lama, setelah suara masuk, mereka tidak segera dapat mentabulasikan, harus dipastikan suara Anda dihitung,” ujar Trump.
Trump, yang sebelumnya sudah menyatakan pemungutan suara lewat pos mengarah pada kecurangan, kembali mengulangi pesannya melalui serangkaian cuitan yang oleh Twitter dinilai melanggar kebijakan integritas Twitter, karena "mendorong orang untuk mencoblos dua kali."
Memberi suara lebih dari sekali adalah ilegal di AS. Sebagian besar negara bagian mendorong pemungutan suara melalui pos sebagai metode yang aman dan terjamin selama pandemi.
Pernyataan Trump itu dikecam oleh banyak kalangan, termasuk calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden yang menuduh Trump merusak sistem pemilu AS.
“Saya pikir semua itu disengaja untuk menciptakan kekacauan saja, apa pun hasil pemilunya, keragu-raguan dimunculkan. Menurut saya, itu alasan dia, karena, dia mengatakan dan melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh presiden lainnya sepanjang sejarah AS. Dan sekarang ini ada lagi hal yang konyol, illegal, dan tidak pantas yang dikatakannya," tandas Biden.
Juru bicara Gedung Putih Kayleigh McEnany membela pernyataan Trump tersebut. “Presiden ingin memastikan hak untuk memilih, bukan pencabutan hak tersebut. Itulah tujuan komentar yang ia kemukakan.”
Akan tetapi para pejabat penyelenggara pemilu dan analis khawatir dengan potensi dampaknya pada sejumlah TPS.
Direktur Proyek Pemilu dari Bipartisan Policy Center Mathew Weil mengemukakan, “Menurut saya, yang tidak disadari presiden dan juru bicaranya adalah kekacauan yang dapat ditimbulkan sejumlah besar pemilih, yang sudah memberi suara lewat pos, kemudian muncul di beberapa TPS. TPS-TPS itu sendiri tidak dirancang untuk menangani lonjakan surat suara sementara dalam jumlah yang signifikan. Alhasil, proses check-in-nya menjadi lebih lama, akibatnya antrian semakin panjang. Dan sudah bisa dipastikan, orang-orang itu tidak akan memperoleh informasi yang mereka inginkan.”
Facebook menyatakan akan menghapus sejumlah postingan yang berisi video pernyataan Trump mengenai pemungutan suara dua kali, kecuali postingan itu “mengoreksi catatan” terkait kecurangan pemilihan. [mg/jm]
