Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Minggu (7/3) memerintahkan sejumlah instansi federal untuk mengambil langkah guna memperluas akses pemilih. Perintah itu dikeluarkan di tengah sengketa pendapat Kongres mengenai hak pilih di seluruh negara itu.
Biden memerintahkan instansi-instansi pemerintah untuk memperluas pendaftaran pemilih dan informasi pemilu. Biden juga memerintahkan para kepala instansi untuk menyusun rencana yang bertujuan memberi waktu libur kepada jutaan pegawai federal untuk memilih atau menjadi relawan pemilu yang nonpartisan.
Pemimpin AS itu menandatangani perintah eksekutif tersebut pada peringatan "Bloody Sunday" ke-56. Itu adalah peristiwa pada 1965 di mana sekitar 600 aktivis hak sipil dipukuli oleh polisi negara bagian Alabama, ketika mereka memperjuangkan hak pilih di Kota Selma. Serangan itu menjadi titik penting dalam gerakan hak sipil di AS dan mendorong disahkannya Undang-Undang (UU) Hak Pilih pada 1965.
"Setiap pemilih yang memenuhi syarat harus bisa memilih dan dihitung," kata Biden dalam rekaman pidato yang disiarkan pada Minggu (7/3).
Langkah Biden itu menyusul sebuah upaya yang disahkan DPR yang dikuasai Partai Demokrat pekan lalu. RUU Hak pilih itu bertujuan menciptakan standar nasional mengenai bagaimana pemilu diadakan di AS, mengesampingkan berbagai peraturan yang berbeda-beda di 50 negara bagian. [vm/pp]
