Presiden Joe Biden, Selasa (4/6), menandatangani instruksi presiden yang akan membatasi secara tajam jumlah orang yang meminta suaka di perbatasan AS-Meksiko.
“Presiden Biden yakin kita harus mengamankan perbatasan kita,” kata Gedung Putih dalam lembar fakta yang dirilis Selasa. “Itu sebabnya hari ini, beliau mengumumkan tindakan eksekutif yang melarang migran yang melintasi perbatasan selatan kita secara ilegal untuk mendapat suaka.”
Menurut pejabat-pejabat pemerintah, keputusan itu mulai berlaku setelah rata-rata 2.500 migran melintasi perbatasan setiap hari. Namun pemerintahan Biden mengatakan tindakan itu tidak permanen dan hanya akan berlaku kalau perbatasan selatan sudah kewalahan. Lembar fakta itu menambahkan bahwa ada juga pengecualian kemanusiaan terhadap perintah tersebut.
“Tindakan ini akan membantu kami mendapatkan kendali atas perbatasan kami dan memulihkan ketertiban prosesnya,” kata Biden.
“Larangan ini akan tetap berlaku hingga jumlah orang yang mencoba masuk secara ilegal berkurang hingga ke tingkat yang dapat dikelola oleh sistem kami secara efektif,” imbuhnya.
Avril Benoit, Direktur Eksekutif Doctors Without Borders mengatakan bahwa perintah itu akan menjebak orang-orang yang rentan di berbagai kota yang tidak aman di Meksiko, serta menempatkan mereka dalam bahaya besar.
“Melalui penandatanganan instruksi presiden ini, Presiden Biden telah mengkhianati janjinya untuk membangun sistem imigrasi yang adil, aman, dan manusiawi,” ujar Benoit.
“Perintah ini tidak hanya bertentangan dengan hukum AS dan hukum internasional, namun juga membahayakan nyawa dan kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Biden mengeluarkan instruksi presiden itu berdasar bagian dari Undang-Undang Imigrasi dan Kebangsaan yang berusia 72 tahun, yang dikenal sebagai 212(f). Undang-undang ini memberi presiden wewenang luas untuk memblokir masuknya kelas imigran mana pun yang diyakini “merugikan” kepentingan AS.”
Mantan presiden Donald Trump mengandalkan Pasal 212(f) untuk menerapkan beberapa keputusan tegasnya terkait imigrasi, termasuk apa yang disebut “larangan terhadap Muslim.” Ia melarang orang-orang dari tujuh negara yang mayoritas penduduknya Muslim berimigrasi dan datang ke AS.
Trump telah berjanji untuk melanjutkan kebijakan imigrasi garis keras jika ia terpilih kembali pada bulan November mendatang.
“Kita harus membedakan diri kita dari Donald Trump dalam hal imigrasi,” ujar anggota parlemen dari Partai Demokrat, Pramila Jayapal, kepada The Washington Post. “Kita harus menawarkan perbedaan yang kontras.”
Biden mengambil tindakan tersebut setelah RUU keamanan perbatasan bipartisan ditolak oleh sebagian besar anggota Senat dari Partai Republik, dan sejumlah anggota Partai Demokrat, pada bulan Februari lalu setelah Trump secara terbuka menolaknya.
Kantor Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson mengeluarkan pernyataan yang menyebut bahwa UU Perbatasan Aman yang disahkan DPR dari Partai Republik lebih dari satu tahun yang lalu akan memperbaiki masalah ini, namun tidak mendapat dukungan dari Biden dan Senat dari Partai Demokrat.
“Instruksi Presiden Biden tidak lebih dari sebuah aksi politik yang putus asa untuk mencoba menstabilkan angka-angka jajak pendapatnya yang anjlok,” ujar Johnson dalam konferensi pers pada hari Selasa (4/6) bersama anggota DPR dari Partai Repblik Steve Scalise, Tom Emmer, dan Elise Stefanik.
Namun, Gedung Putih mengatakan bahwa presiden telah bertindak untuk mengamankan perbatasan, sementara Kongres gagal bertindak.
“Partai Republik di Kongres memilih untuk mengedepankan politik partisan di atas keamanan nasional kita, dengan dua kali memberi suara yang menolak rangkaian reformasi paling keras dan paling adil dalam beberapa dekade,” kata Gedung Putih dalam pernyataan tersebut. [th/ka/jm]
Beberapa informasi dalam laporan ini berasal dari The Associated Press.
Forum