Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Sabtu (23/3), menandatangani paket anggaran belanja senilai $1,2 triliun setelah Kongres meloloskan undang-undang tersebut beberapa jam sebelumnya sehingga bisa mengakhiri ancaman penutupan sebagian pemerintah.
“Perjanjian ini mewakili kompromi, yang berarti tidak ada pihak yang mendapatkan semua yang mereka inginkan,” kata Biden dalam sebuah pernyataan.
“Namun, mereka menolak pemotongan besar-besaran dari anggota DPR dari Partai Republik dan memperluas akses ke layanan penitipan anak, berinvestasi dalam penelitian kanker, mendanai perawatan kesehatan mental dan penggunaan narkoba, memajukan kepemimpinan Amerika di luar negeri, dan menyediakan sumber daya untuk mengamankan perbatasan. … Itu kabar baik bagi rakyat Amerika.”
Para anggota parlemen membutuhkan waktu enam bulan memasuki tahun anggaran saat ini untuk mencapai garis akhir pendanaan pemerintah. Proses itu diperlambat oleh kelompok konservatif yang mendorong mandat kebijakan yang lebih banyak dan pemotongan belanja yang lebih besar dibandingkan yang dipertimbangkan oleh Senat atau Gedung Putih yang dipimpin oleh Partai Demokrat. Kebuntuan ini memerlukan beberapa anggaran belanja jangka pendek untuk menjaga agar lembaga-lembaga tersebut tetap didanai.
Gedung Putih mengatakan Biden menandatangani undang-undang tersebut di rumahnya di Wilmington, Delaware, di mana dia menghabiskan akhir pekan. Keputusan tersebut lolos dari Senat dengan suara 74-24 tak lama setelah dana untuk badan-badan tersebut habis masa berlakunya pada tengah malam.
Namun, Gedung Putih mengirimkan pemberitahuan tak lama setelah tenggat waktu yang mengumumkan bahwa Kantor Manajemen dan Anggaran telah menghentikan persiapan penutupan karena sangat yakin bahwa Kongres akan mengesahkan undang-undang tersebut dan presiden dari Partai Demokrat akan menandatanganinya pada Sabtu.
Paket pertama dari rancangan undang-undang belanja setahun penuh, yang antara lain mendanai departemen Urusan Veteran, Pertanian dan Dalam Negeri, disetujui Kongres dua minggu lalu dengan hanya beberapa jam tersisa sebelum dana untuk lembaga-lembaga tersebut habis masa berlakunya. Yang kedua mencakup departemen Pertahanan, Keamanan Dalam Negeri dan Negara, serta aspek pemerintahan umum lainnya.
Apabila kedua paket tersebut digabungkan, belanja diskresi untuk tahun anggaran akan mencapai sekitar $1,66 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk program seperti Jaminan Sosial dan Medicare, atau pembiayaan meningkatnya utang negara.
Mengenai bantuan Ukraina, paket tersebut menyediakan $300 juta di bawah payung belanja pertahanan. Sebelumnya Pemerintahan Biden berargumen bantuan Ukraina sangat penting dan diperlukan untuk membantu menghentikan invasi Rusia. Pendanaan tersebut terpisah dari paket bantuan besar untuk Ukraina dan Israel yang terhenti di Capitol Hill.
Paket belanja tersebut sebagian besar sejalan dengan kesepakatan yang dibuat oleh Ketua DPR sebelumnya, Kevin McCarthy, dengan Gedung Putih pada Mei 2023. Paket ity membatasi belanja selama dua tahun dan menangguhkan plafon utang hingga Januari 2025 sehingga pemerintah federal dapat terus membayar tagihannya.
Prospek penutupan pemerintah dalam jangka pendek tampaknya meningkat pada Jumat (22/3) malam setelah Partai Republik dan Demokrat berselisih mengenai usulan amandemen RUU tersebut. Namun sesaat sebelum tengah malam, Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer mengumumkan sebuah terobosan.
Perincian suara menunjukkan 101 anggota Partai Republik mendukung rancangan undang-undang (RUU) tersebut dan 112 suara menentangnya. Sementara itu, 185 anggota Partai Demokrat mendukung RUU tersebut dan 22 menentang. [ft]
