Calon presiden dari Partai Demokrat Mike Bloomberg berjanji untuk mengurangi penggunaan kekuatan mematikan oleh polisi dan menurunkan tingkat residivisme sebagai bagian dari rencananya dalam reformasi peradilan pidana.
Bloomberg merilis rincian tambahan Selasa (18/2). Beberapa bagian dari rencana itu akan memerlukan tindakan kongres, seperti komitmennya untuk menandatangani undang-undang yang memastikan bahwa kekuatan mematikan hanya digunakan oleh agen federal untuk mencegah cedera serius atau kematian, atau janjinya untuk menandatangani Undang-Undang Kekerasan Terhadap Perempuan.
Sebagian besar rencana itu menguraikan kebijakan pemerintahan baru dan investasi dalam reformasi peradilan pidana dengan tujuan memangkas tingkat penahanan menjadi setengahnya pada tahun 2030. Usulan itu mencakup dana $22,5 miliar guna meluncurkan program Departemen Kehakiman untuk mengevaluasi dan mendanai program reformasi peradilan pidana di negara-negara bagian, dan dana $ 2,5 milyar selama 10 tahun untuk pertahanan publik.
Bloomberg juga mengusulkan peningkatan pendanaan untuk “pusat keadilan keluarga,” yang akan menyediakan perawatan bagi para penyintas kekerasan dalam rumah tangga, dan pendanaan untuk menciptakan apa yang disebutnya “pusat keadilan restoratif” di perguruan tinggi dan universitas yang secara historis diperuntukkan bagi mahasiswa kulit hitam, yang akan berfungsi sebagai penghubung bagi penelitian dan pembuatan kebijakan seputar peran polisi dalam menjaga keamanan.
Rincian baru itu berkembang dari rencana yang pertama kali dirilisnya pada bulan Desember.
Bloomberg meluncurkan kampanyenya dengan meminta maaf atas dukungannya pada masa lalu terhadap praktik-praktik kepolisian yang menerapkan kebijakan “stop dan geledah,” yang terbukti secara tidak proporsional menarget kaum minoritas. [lt/jm]
