Pada tanggal 12 Agustus, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengonfirmasi bahwa pasukan Ukraina tengah melakukan operasi di wilayah Kursk di Rusia, enam hari setelah serangan lintas batas pada tanggal 6 Agustus yang mengejutkan Kremlin.
Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Oleksandr Syrskyi melaporkan kepada Zelenskyy bahwa Ukraina kini menguasai 1.000 kilometer persegi wilayah Rusia di wilayah Kursk.
Kremlin mengakui pada tanggal 11 Agustus, pasukan Ukraina yang berkekuatan seribu orang telah maju hingga 30 kilometer di dalam wilayah Rusia.
Pada tanggal 12 Agustus, penjabat gubernur wilayah Kursk-Rusia, Alexei Smirnov, mengatakan pasukan Ukraina menguasai 28 permukiman di wilayah itu.
Laporan yang belum dikonfirmasi menunjukkan bahwa pasukan Ukraina mungkin juga telah memasuki wilayah Belogord Rusia.
Moskow menyebut operasi militer Ukraina di wilayah Rusia itu sebagai "serangan teroris," mengumumkan operasi kontraterorisme yang dipimpin oleh Alexander Bortnikov, direktur Dinas Keamanan Federal di wilayah Belgorod, Bryansk, dan Kursk.
Kremlin mengklaim bahwa kemajuan Kyiv ke wilayah Rusia merupakan "pelanggaran hukum internasional" yang didukung oleh AS.
Duta Besar Rusia Anatoly Antonov mengatakan bahwa "perbatasan Rusia itu sakral," serta menolak hak Ukraina untuk membela diri (dari agresi Rusia), dan menyalahkan AS atas kematian "warga sipil Rusia."
"Tindakan Ukraina adalah tindakan teroris yang nyata," kata Duta Besar Rusia untuk AS.
"Tidak seorang pun menyembunyikan fakta bahwa senjata Amerika telah menjadi senjata pembunuh bagi warga Rusia biasa. Serangan terhadap sekolah, rumah sakit, ambulans, dan bangunan tempat tinggal di Rusia tidak dapat diakui sebagai hak untuk membela diri."
(Pernyataan) itu salah.
Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Maret 2022 mengutuk "dengan kata-kata yang paling keras" "agresi Rusia terhadap Ukraina" dan menuntut agar Moskow menghentikan "penggunaan kekuatannya yang melanggar hukum terhadap Ukraina."
Akhir Maret 2022, pengadilan tinggi PBB menolak dalih Rusia untuk menginvasi Ukraina, dan juga meminta Rusia "untuk segera menghentikan semua aksi militernya di Ukraina."
Rusia mengabaikan tuntutan internasional, melanjutkan perangnya yang menimbulkan kehancuran dan penderitaan manusia yang mendalam di Ukraina dan meningkatkan risiko keamanan di Eropa.
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menjamin "hak inheren Ukraina untuk membela diri secara individu atau kolektif," seperti tercantum dalam Pasal 51 Bagian 7.
(Militer) Rusia secara sistematis menargetkan warga sipil Ukraina dan berbagai infrastruktur sipil dengan serangan rudal, yang menewaskan dan melukai ribuan warga sipil. Serangan yang disengaja terhadap warga sipil, dan serangan tanpa pandang bulu terhadap penduduk sipil, merupakan kejahatan perang.
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan Juli adalah bulan paling mematikan bagi warga sipil Ukraina sejak invasi Rusia Februari 2022.
"Serangan terkoordinasi yang dilancarkan oleh angkatan bersenjata Rusia di seluruh Ukraina," menewaskan lebih dari 200 orang dan melukai lebih dari 1.000 orang hanya pada bulan Juli saja, demikian menurut laporan PBB.
Banyak dari serangan tersebut berasal dari wilayah Kursk dan Belgorod, kata Zelenskyy.
Pada tanggal 9 Agustus, sebuah rudal Rusia menghantam sebuah pusat perbelanjaan di daerah permukiman di Kostiantynivka, di wilayah Donetsk timur, menewaskan 11 orang dan melukai 44 orang.
Serangan udara Rusia pada malam hari di luar Kyiv pada tanggal 11 Agustus menewaskan seorang anak laki-laki berusia 4 tahun dan ayahnya, kata pejabat Ukraina.
Para ahli hukum internasional dan pejabat Barat secara umum sepakat bahwa Ukraina memiliki hak untuk menyerang target-target militer di Rusia guna menggagalkan agresi Rusia.
AS mengatakan pada tanggal 8 Agustus bahwa penggunaan senjata AS oleh Ukraina dalam operasi Kursk "konsisten dengan kebijakan kami."
Sejak serangan Ukraina, gubernur Kursk Smirnov mengatakan 121.000 orang telah dievakuasi dari wilayah yang berbatasan dengan Ukraina di wilayah tersebut, dan pihak berwenang bermaksud mengevakuasi 180.000 orang secara total.
Namun penduduk setempat mengeluhkan pihak berwenang gagal melaksanakan evakuasi yang terorganisasi, yang mendorong banyak orang untuk mengungsi sendiri.
Banyak warga lokal lainnya tetap bertahan untuk tinggal di rumah mereka saat pertempuran berkecamuk di sekitarnya.
Berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada tanggal 12 Agustus, Smirnov mengatakan 12 warga sipil telah tewas dan 121 lainnya terluka sejak tanggal 6 Agustus.
Tidak ada indikasi Ukraina menggunakan kekuatan yang tidak proporsional atau secara sengaja menargetkan warga sipil.
Hukum internasional mengakui bahwa warga sipil dan bangunan sipil dapat menjadi sasaran bahaya yang tidak disengaja selama operasi militer, meskipun bahaya tersebut harus dibatasi.
Sejalan dengan Konvensi Jenewa, serangan yang "dapat diperkirakan akan menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil, cedera pada warga sipil, kerusakan pada objek sipil, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, yang akan berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer langsung dan konkret yang diharapkan, dilarang."
Pada tanggal 11 Agustus, seorang pejabat keamanan Ukraina yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Agence France-Presse bahwa Ukraina akan "secara ketat mematuhi hukum humaniter" selama serangan Kursk, berbeda dengan tindakan Rusia di Ukraina.