NEW YORK —
Ketua Majelis Umum PBB John Ashe mengumumkan para pemenang voting yang dilakukan secara rahasia itu.
"Chad, Chili, Lithuania, Nigeria dan Arab Saudi adalah anggota terpilih DK untuk periode dua tahun mulai 1 Januari 2014," ujar Ashe.
Mereka akan menggantikan Azerbaijan, Guatemala, Maroko, Pakistan dan Togo negara yang akan segera berakhir keanggotaannya.
Kelima kursi itu dialokasikan secara regional, dan kelima kandidat telah sepakat sebelumnya dalam kelompok regionalnya, sehingga tidak menghadapi saingan. Tapi kelima negara itu harus memenangkan persetujuan mayoritas 2/3 negara anggota PBB, yang telah diperoleh ke lima negara tersebut.
Chad, Arab Saudi dan Lithuania belum pernah duduk dalam dewan beranggotakan 15 negara itu. Dua di antara anggota-anggota baru itu berpotensi dipertentangkan.
Chad menghadapi penyidikan tajam PBB karena menggunakan tentara anak-anak dalam pasukan militernya, sementara Arab Saudi secara berkala menghadapi kecaman internasional karena kondisi HAM-nya khususnya hak-hak perempuan di kerajaan kaya minyak itu.
Angkatan Bersenjata Nasional Chad berada dalam daftar pengawasan PBB karena tentara anak sejak 2009 dan tahun 2011 telah menandatangani sebuah “action plan” PBB yang menetapkan jadwal waktu bagi pembebasan dan integrasi kembali tentara juga langkah-langkah peraturan mencegah perekrutan tentara anak pada masa mendatang.
Richard Gowan dari New York University mengatakan Arab Saudi sangat aktif dalam krisis Suriah di PBB dan sering menggunakan kekuatan ekonomi dan energinya untuk menekan anggota-anggota dewan agar mengambil sikap keras terhadap rejim Suriah.
Gowan mengatakan diplomasi agresif ini tampaknya akan berlanjut begitu Arab Saudi bergabung dengan DK dan mungkin meluas ke daerah-daerah lain.
Duta besar Arab Saudi untuk PBB Abdallah al Mouallimi memberitahu wartawan setelah voting itu, bahwa Arab Saudi mendukung rakyat Suriah dalam perjuangannya meraih kebebasan, kemakmuran dan persatuan. Tapi selain Suriah katanya ada isu lain yang sangat penting bagi Arab Saudi.
"Tapi sama pentingnya bahkan mungkin lebih penting, menurut pendapat kami adalah isu Palestina. Karena kami yakin isu Palestina merupakan isu utama dalam masalah-masalah di Timur Tengah dan kami berharap bisa bekerja sama dengan anggota-anggota Dewan yang lain untuk mencapai resolusi damai dan memungkinkan Palestina mendirikan negara yang merdeka di daerah yang diduki pada bulan Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibukota sah negara Palestina," kata al Mouallimi.
Menteri Luar Negeri Nigeria, Viola Onwuliri menyambut baik kembalinya negaranya dalam DK setelah lima periode keanggotaan dalam 53 tahun dan mengatakan hal itu menunjukkan kepercayaan internasional pada Nigeria. Ia mengatakan Nigeria tidak akan mengecewakan siapapun, khususnya Afrika.
Onwuliri mengatakan, "Kami datang ke DK PBB untuk membicarakan mengenai perdamaian internasional dan keamanan juga datang dengan pengalaman kami sendiri, kami akan berbicara untuk Afrika. Kami harus memiliki suara yang kuat untuk membantu PBB menghadapi isu-isu di Afrika, karena isu-isu Afrika merupakan isu mayoritas yang dihadapi DK PBB sekarang ini."
Anggota-anggota DK yang baru akan memulai masa jabatan mereka 1 Januari. Mereka akan bergabung bersama lima anggota tetap DK, China, Perancis, Russia, Inggris dan Amerika serta lima anggota non permanen, Argentina, Australia, Luxemburg, Korea Selatan dan Rwanda.
"Chad, Chili, Lithuania, Nigeria dan Arab Saudi adalah anggota terpilih DK untuk periode dua tahun mulai 1 Januari 2014," ujar Ashe.
Mereka akan menggantikan Azerbaijan, Guatemala, Maroko, Pakistan dan Togo negara yang akan segera berakhir keanggotaannya.
Kelima kursi itu dialokasikan secara regional, dan kelima kandidat telah sepakat sebelumnya dalam kelompok regionalnya, sehingga tidak menghadapi saingan. Tapi kelima negara itu harus memenangkan persetujuan mayoritas 2/3 negara anggota PBB, yang telah diperoleh ke lima negara tersebut.
Chad, Arab Saudi dan Lithuania belum pernah duduk dalam dewan beranggotakan 15 negara itu. Dua di antara anggota-anggota baru itu berpotensi dipertentangkan.
Chad menghadapi penyidikan tajam PBB karena menggunakan tentara anak-anak dalam pasukan militernya, sementara Arab Saudi secara berkala menghadapi kecaman internasional karena kondisi HAM-nya khususnya hak-hak perempuan di kerajaan kaya minyak itu.
Angkatan Bersenjata Nasional Chad berada dalam daftar pengawasan PBB karena tentara anak sejak 2009 dan tahun 2011 telah menandatangani sebuah “action plan” PBB yang menetapkan jadwal waktu bagi pembebasan dan integrasi kembali tentara juga langkah-langkah peraturan mencegah perekrutan tentara anak pada masa mendatang.
Richard Gowan dari New York University mengatakan Arab Saudi sangat aktif dalam krisis Suriah di PBB dan sering menggunakan kekuatan ekonomi dan energinya untuk menekan anggota-anggota dewan agar mengambil sikap keras terhadap rejim Suriah.
Gowan mengatakan diplomasi agresif ini tampaknya akan berlanjut begitu Arab Saudi bergabung dengan DK dan mungkin meluas ke daerah-daerah lain.
Duta besar Arab Saudi untuk PBB Abdallah al Mouallimi memberitahu wartawan setelah voting itu, bahwa Arab Saudi mendukung rakyat Suriah dalam perjuangannya meraih kebebasan, kemakmuran dan persatuan. Tapi selain Suriah katanya ada isu lain yang sangat penting bagi Arab Saudi.
"Tapi sama pentingnya bahkan mungkin lebih penting, menurut pendapat kami adalah isu Palestina. Karena kami yakin isu Palestina merupakan isu utama dalam masalah-masalah di Timur Tengah dan kami berharap bisa bekerja sama dengan anggota-anggota Dewan yang lain untuk mencapai resolusi damai dan memungkinkan Palestina mendirikan negara yang merdeka di daerah yang diduki pada bulan Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibukota sah negara Palestina," kata al Mouallimi.
Menteri Luar Negeri Nigeria, Viola Onwuliri menyambut baik kembalinya negaranya dalam DK setelah lima periode keanggotaan dalam 53 tahun dan mengatakan hal itu menunjukkan kepercayaan internasional pada Nigeria. Ia mengatakan Nigeria tidak akan mengecewakan siapapun, khususnya Afrika.
Onwuliri mengatakan, "Kami datang ke DK PBB untuk membicarakan mengenai perdamaian internasional dan keamanan juga datang dengan pengalaman kami sendiri, kami akan berbicara untuk Afrika. Kami harus memiliki suara yang kuat untuk membantu PBB menghadapi isu-isu di Afrika, karena isu-isu Afrika merupakan isu mayoritas yang dihadapi DK PBB sekarang ini."
Anggota-anggota DK yang baru akan memulai masa jabatan mereka 1 Januari. Mereka akan bergabung bersama lima anggota tetap DK, China, Perancis, Russia, Inggris dan Amerika serta lima anggota non permanen, Argentina, Australia, Luxemburg, Korea Selatan dan Rwanda.