China mengatakan, Rabu (8/7), negara itu akan memberlakukan pembatasan visa terhadap warga negara AS menyusul keputusan pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan larangan perjalanan bagi para pejabat China yang dituduh membatasi akses para pengunjung asing ke Tibet.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian mengatakan, kebijakan baru ini akan menarget warga Amerika berperilaku “buruk” terkait isu-isu Tibet, namun tidak merinci secara spesifik apa yang dimaksudnya. “Kami mendesak AS untuk berhenti mencampuri urusan dalam negeri China menyangkut isu-isu Tibet untuk menghindari kerusakan lebih lanjut hubungan China-AS,” katanya dalam konferensi pers harian.
Pada Selasa (7/7), pemerintahan Trump mengumumkan larangan perjalanan baru terhadap sejumlah pejabat China. Amerika akan membatasi visa mereka atau bahkan menutup sama sekali akses mereka untuk bisa berkunjung ke AS.
Sewaktu mengumumkan kebijakan AS itu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menuduh China secara sistematis menghalangi perjalanan para diplomat, jurnalis dan turis asing ke Tibet sementara orang-orang China menikmati akses yang luas di AS.
“Akses ke kawasan Tibet semakin penting bagi stabilitas regional mengingat pelanggaran HAM yang dilakukan China di sana, dan kegagalan Beijing untuk mencegah degradasi lingkungan di sejumlah hulu sungai besar di Asia,” kata Pompeo.
Pernyataan itu tidak menyebut nama-nama yang ditarget dan juga berapa jumlahnya, namun larangan itu akan diberlakukan terhadap para pejabat pemerintah dan Partai Komunis China yang secara signifikan terlibat dalam upaya memformulasikan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan terkait akses orang asing ke kawasan Tibet.
China mengklaim, Tibet adalah bagian dari wilayahnya selama berabad-abad, sementara iu banyak warga Tibet mengatakan, wilayah mereka pada intinya adalah negara independen.
Keagresifan China di Tibet mendorong pemimpin spiritual Dalai Lama dan lebih dari 800.000 warga Tibet hidup dalam pengasingan di India dan negara-negara lain. [ab/uh]
