China, Rabu (2/12), membantah tuduhan AS bahwa Beijing berusaha melemahkan penegakan sanksi-sanksi PBB terhadap Korea Utara. Meski demikian, China mengatakan lebih banyak upaya diperlukan untuk mencapai penyelesaian politik dengan Korea Utara, dan lebih banyak perhatian dicurahkan terhadap warga biasa Korea Utara terkait pemberlakuan sanksi-sanksi tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, mengeluarkan pernyataan tersebut untuk menanggapi komentar wakil utusan Departemen Luar Negeri AS untuk urusan Korea Utara, Alex Wong. Wong sebelumnya mengatakan bahwa China tidak lagi berusaha untuk menegakkan banyak sanksi, termasuk tidak mengusir pekerja kontrak Korea Utara dari China.
“Pemerintah China mengizinkan semakin banyak perusahaannya melakukan transaksi perdagangan dengan Korea Utara terkait barang-barang yang dilarang PBB, '' kata Wong dalam sebuah seminar di Washington, Selasa (1/12). Ia mengatakan, kapal berbendera China dan Korea Utara bahkan secara teratur mengangkut batu bara, ekspor utama Korea Utara yang dilarang PBB.
Hua mengatakan kepada wartawan pada konferensi pers harian bahwa sebagai anggota tetap Dewan Keamanan dan kekuatan besar yang bertanggung jawab, China selalu bersungguh-sungguh menerapkan resolusi Dewan Keamanan dan memenuhi kewajiban internasionalnya.
“Dalam situasi saat ini, semua pihak harus mengalokasikan lebih banyak waktu dan tenaga untuk mengusahakan proses penyelesaian politik bagi masalah semenanjung Korea, dan lebih memperhatikan dampak negatif sanksi-sanksi terhadap penduduk (Korea Utara) dan mata pencaharian mereka," kata Hua.
“Dengan berlanjutnya wabah COVID-19, kami sekali lagi menyerukan kepada Dewan Keamanan untuk memulai diskusi tentang klausul resolusi yang dapat diubah sesegera mungkin, dan membuat penyesuaian yang diperlukan terhadap sanksi-sanksi, terutama yang menyangkut mata pencaharian masyarakat, untuk menciptakan kondisi yang sesuai bagi tercapainya resolusi politik di Semenanjung Korea,'' kata Hua.
China merupakan sekutu serta sumber perdagangan dan bantuan terpenting bagi Korea Utara. Meski demikian, Beijing menyetujui sanksi-sanksi yang dijatuhkan PBB terhadap Korea Utara setelah Pyongyang melakukan uji coba nuklir dan misil yang membangkang Beijing, mengancam stabilitas di Asia Timur Laut dan bahkan kemungkinan menciptakan perang dengan AS.
China sendiri sangat keberatan dengan sanksi-sanksi yang dijatuhkan AS secara sepihak terhadap Korea Utara.
Sanksi-sanksi tersebut telah memukul ekonomi Korea Utara dengan keras, dan menciptakan lebih banyak kesulitan bagi warga di luar kota-kota besar. Namun, pemerintah pemimpin Kim Jong-un sejauh ini tidak menunjukkan tanda-tanda membuat semacam konsesi nuklir besar yang diminta oleh AS untuk melonggarkan sanksi-sanksi tersebut.
Melonggarkan atau mencabut sanksi-sanksi itu akan memberi Korea Utara insentif untuk secara serius melakukan denuklirisasi, kata Wong dalam pidatonya. “Para pemimpin China meminta kami untuk membangun kerangka rumah, dan bahkan melengkapinya, tanpa menempatkan fondasinya terlebih dahulu, '' kata Wong. [ab/lt]
