Korea Utara telah menuduh badan PBB yang bertanggung jawab meregulasi energi atom sebagai boneka negara-negara musuhnya, setelah suatu laporan baru menyebutkan persediaan senjata nuklir negara yang mengucilkan diri itu telah melanggar hukum internasional.
AFP melaporkan, Pyongyang secara bertahap menimbun bahan senjata nuklirnya setelah meninggalkan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir pada tahun 2003, dan dalam beberapa tahun kemudian telah melakukan uji coba sejumlah bom nuklir.
Sejak Kim Jong Un mengambil alih kepemimpinan tertinggi Korea Utara dari ayahnya, militer negara itu telah bertindak cepat dalam program misil balistik dan senjata nuklirnya. Akibatnya, negara itu dikenai sanksi-sanksi internasional yang semakin keras.
Badan Energi Atom Internasional (IAEA), yang para inspekturnya tidak diizinkan memasuki negara itu selama lebih dari satu dekade, Rabu (11/11), menyatakan bahwa program senjata Pyongyang “sangat disesalkan.”
Aktivitas nuklir Korea Utara “masih menjadi keprihatinan serius,” kata Dirjen IAEA Rafael Mariano Grossi dalam laporan kepada Majelis Umum PBB.
Duta besar Pyongyang untuk PBB kemudian membalas dalam forum yang sama, dengan mengatakan kepada para diplomat lainnya bahwa laporan IAEA “sangat menyimpang.”
"IAEA tidak lebih dari alat politik negara-negara Barat,” katanya. Ia menambahkan bahwa IAEA merupakan “boneka yang menari sesuai irama negara-negara yang memusuhi” Korea Utara.
Pembicaraan nuklir antara Korea Utara dan AS mengalami kebuntuan sejak kegagalan dalam pertemuan puncak antara Kim dan Presiden AS Donald Trump di Hanoi tahun lalu.
Korea Utara banyak diyakini telah melanjutkan kegiatan membangun arsenalnya selama pembicaraan. Negara itu menyatakan memerlukan senjata tersebut untuk melindungi diri dari invasi AS. [uh/ab]
