China memperingatkan bahwa pemungutan suara baru-baru ini oleh partai-partai prodemokrasi di Hong Kong untuk memilih kandidat bagi pemilihan legislatif mendatang di sana mungkin telah melanggar UU keamanan nasional baru yang diberlakukan terhadap pusat keuangan itu.
Lebih dari 600 ribu warga Hong Kong mendatangi sekitar 250 TPS untuk memberikan suara mereka, guna memilih para kandidat prodemokrasi terkuat untuk bertarung dengan para kandidat yang pro-Beijing dalam pemilihan Dewan Legislatif pada September mendatang. Ini menentang peringatan sebelumnya dari Erick Tsang Kwok-Wai, menteri urusan konstitusi dan China daratan, bahwa pemungutan suara itu mungkin bertentangan dengan UU keamanan nasional.
Sebuah pernyataan yang dikeluarkan hari Senin (13/7) oleh Kantor Penghubung, yang mewakili pemerintah China daratan di Hong Kong, menyebut pemilihan pendahuluan itu sebagai “provokasi serius terhadap sistem pemilihan sekarang ini.” Pernyataan itu juga mengkritik upaya-upaya penyelenggara pemilihan pendahuluan, khususnya aktivis prodemokrasi Benny Tai, sebagai upaya “untuk merebut kekuasaan pemerintahan di Hong Kong” dan melancarkan “revolusi warna” versi Hong Kong.
Istilah itu digunakan untuk menggambarkan gerakan protes rakyat di seluruh dunia yang telah menyingkirkan pemerintah dari kekuasaannya.
Kelompok-kelompok prodemokrasi menyatakan tujuan untuk memajukan para kandidat pada pemilihan September adalah untuk mencapai mayoritas di parlemen yang dapat menghambat diloloskannya anggaran dan legislasi penting lainnya, dan dengan demikian memaksa pengunduran diri Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam. [uh/ab]
