Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, mengatakan bahwa China tidak bisa menerima apa yang disebutnya "tuduhan tidak masuk akal" yang dibuat dalam laporan penyelidikan PBB, Selasa (18/2).
China menolak tuduhan penyelidikan hak asasi manusia PBB, yang menyebut Beijing membantu dan bersekongkol melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan mengembalikan pembelot kepada sekutunya, Korea Utara.
Laporan PBB, Senin (17/2) mengatakan banyak warga Korea Utara yang secara paksa dipulangkan oleh China, telah menjadi sasaran penyiksaan, eksekusi dan berbagai bentuk kekerasan seksual setelah mereka kembali ke Pyongyang.
Beijing telah lama menggambarkan pembelot Korea Utara sebagai penjahat atau migran ekonomi. Pada jumpa pers harian, Hua mengatakan pemerintah China tidak menyebut mereka sebagai "pengungsi," tetapi sebagai "pelintas batas ilegal."
Sekitar 20.000 warga Korea Utara telah melarikan diri dari negara mereka, terutama melalui China, sejak terjadinya bencana kelaparan pada 1990-an.
Mereka melarikan diri dari negara yang para pemimpinnya disebutkan dalam laporan PBB hari Senin (17/2), telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan tanpa "apapun yang menyamainya di dunia kontemporer."
China menolak tuduhan penyelidikan hak asasi manusia PBB, yang menyebut Beijing membantu dan bersekongkol melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan mengembalikan pembelot kepada sekutunya, Korea Utara.
Laporan PBB, Senin (17/2) mengatakan banyak warga Korea Utara yang secara paksa dipulangkan oleh China, telah menjadi sasaran penyiksaan, eksekusi dan berbagai bentuk kekerasan seksual setelah mereka kembali ke Pyongyang.
Beijing telah lama menggambarkan pembelot Korea Utara sebagai penjahat atau migran ekonomi. Pada jumpa pers harian, Hua mengatakan pemerintah China tidak menyebut mereka sebagai "pengungsi," tetapi sebagai "pelintas batas ilegal."
Sekitar 20.000 warga Korea Utara telah melarikan diri dari negara mereka, terutama melalui China, sejak terjadinya bencana kelaparan pada 1990-an.
Mereka melarikan diri dari negara yang para pemimpinnya disebutkan dalam laporan PBB hari Senin (17/2), telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan tanpa "apapun yang menyamainya di dunia kontemporer."
