Cyril Ramaphosa dilantik untuk masa jabatan kedua sebagai presiden Afrika Selatan, pada Rabu (19/6), dalam upacara pelantikan di ibu kota administratif, Pretoria, berkat bantuan koalisi sejumlah partai – pertama kalinya setelah selama 30 tahun terakhir partainya menjadi penguasa di parlemen.
Ramaphosa kini akan menunjuk kabinet dalam pemerintahan koalisinya yang baru, setelah partainya, Kongres Nasional Afrika (ANC), kehilangan status mayoritas di parlemen dalam pemilihan umum bulan lalu. Ia kembali dipilih menjadi presiden oleh para anggota parlemen pada Jumat (14/6), setelah partai oposisi utama dan satu partai lainnya yang lebih kecil bergabung dengan ANC untuk membentuk koalisi, dalam sebuah kesepakatan untuk secara bersama-sama memerintah negara Afrika yang paling terindustrialisasi itu.
Raja Mswati III dari Eswatini, Presiden Nigeria Bola Tinubu, Presiden Zimbabwe Emerson Mnangagwa dan mantan Perdana Menteri Kenya, Raila Odinga menghadiri upacara pelantikan dimulainya periode kedua Ramaphosa yang tampaknya akan dipenuhi berbagai tantangan.
Dalam pidatonya, Ramaphosa mengatakan bahwa rakyat telah berbicara dan keinginan mereka akan ditaati.
“Para pemilih di Afrika Selatan tidak memberikan mandat penuh kepada satu partai pun untuk memerintah negara kita sendirian. Mereka telah memerintahkan kita untuk bekerja sama mengatasi penderitaan mereka dan mewujudkan aspirasi mereka,” ungkapnya.
Ia menambahkan, rakyat Afrika Selatan “juga dengan tegas mengungkapkan kekecewaan dan ketidaksetujuan mereka terhadap kinerja kami di beberapa bidang, di mana kami telah mengecewakan mereka.”
Ramaphosa pun mengakui bahwa masyarakat Afrika Selatan “masih sangat tidak setara dan sangat terpolarisasi,” sehingga dapat “dengan mudah berubah menjadi ketidakstabilan”.
Ia berjanji bahwa pemerintah yang baru akan menciptakan lapangan kerja baru untuk mengatasi angka pengangguran yang melumpuhkan serta berupaya menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, seperti perumahan, layanan kesehatan dan air bersih.
Meskipun pernyataan Ramaphosa bertujuan untuk meyakinkan masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi, pemerintahannya yang baru kemungkinan sulit untuk diarahkan.
Koalisinya terdiri dari partai-partai dengan ideologi yang berseberangan, yang tidak memiliki kesepahaman dalam mengatasi berbagai tantangan di negara tersebut, termasuk kebijakan redistribusi lahan dan usulan solusi terhadap krisis listrik yang melumpuhkan negara tersebut. [rd/ns]
Forum