Presiden Joe Biden, Jumat (3/1) mengumumkan ia akan memblokir pembelian perusahaan Amerika U.S. Steel oleh Nippon Steel Jepang senilai $14,9 miliar atau setara dengan sekitar Rp241 triliun. Pengumuman ini dilakukan setelah Biden menentang penjualan U.S. Steel secara publik selama berbulan-bulan.
Akuisisi tersebut akan "menempatkan salah satu produsen baja terbesar Amerika di bawah kendali asing dan menciptakan risiko bagi keamanan nasional dan rantai pasokan penting kita," kata Presiden Biden dalam sebuah pernyataan. Tidak dijelaskan lebih lanjut tentang bagaimana kesepakatan tersebut akan membahayakan keamanan nasional.
Gagalnya akuisisi yang diusulkan tersebut merupakan kemenangan bagi para pekerja perusahaan yang berkantor pusat di Pittsburgh, Pennsylvania, negara bagian yang sangat penting dalam pemilihan umum. Pada bulan Maret, serikat pekerja United Steelworkers yang kuat mendukung Biden, yang saat itu masih mencalonkan diri untuk pemilihan ulang pada pemilihan bulan November.
"Ini jelas merupakan keputusan politik yang telah lama dipikirkan oleh Presiden Biden. Ia bertekad untuk menunjukkan bahwa ia akan melindungi pekerja Amerika, khususnya di sektor baja,” kata Matthew Goodman, direktur RealEcon Initiative di Council on Foreign Relations.
“Ini adalah sektor penting, dan menjadi sasaran praktik perdagangan yang tidak adil, tetapi sulit untuk benar-benar memahami logika keamanan nasional di balik pemblokiran transaksi ini,” katanya kepada VOA.
Undang-undang federal memberi presiden kekuasaan untuk memblokir transaksi berdasarkan rekomendasi Komite Investasi Asing di Amerika Serikat, yang diketuai oleh Menteri Keuangan Janet Yellen dan terdiri dari anggota Kabinet lainnya. Bulan lalu, CFIUS gagal mencapai konsensus tentang kemungkinan risiko keamanan nasional yang ditimbulkan dari kesepakatan tersebut.
Biden membuat pengumuman tersebut di hari-hari terakhir masa jabatannya, meskipun beberapa analis dan penasihat memperingatkan bahwa penolakannya terhadap kesepakatan tersebut dapat merusak hubungan dengan Jepang, sekutu utama dan mitra dagang Amerika Serikat. Apalagi kemungkinan perang dagang di bawah pemerintahan Trump yang akan datang yang telah berjanji untuk mengenakan tarif tinggi pada mitra dagang.
“Kita membutuhkan sekutu terutama dalam perang — kemungkinan perang melawan China,” kata John Ferrari, peneliti senior nonresiden di American Enterprise Institute.
“Jepang adalah sekutu setia di Pasifik. Mereka memiliki kecakapan dalam pembuatan kapal dan manufaktur, jadi kita membutuhkan mereka,” kata Ferrari kepada VOA. “Mengizinkan mereka berinvestasi di Amerika Serikat akan membuat kita lebih kuat.”
Presiden terpilih Donald Trump, yang akan mulai masa jabatannya pada 20 Januari, juga menentang akuisisi tersebut. Dalam unggahan di media sosial pada bulan November, ia berjanji akan memblokir kesepakatan tersebut dan menggunakan insentif pajak dan tarif untuk mengembangkan U.S. Steel.
Baik Nippon Steel maupun U.S. Steel telah berjanji untuk menempuh jalur hukum, dengan alasan bahwa pemerintah Amerika Serikat gagal mengikuti prosedur yang tepat dalam mempertimbangkan akuisisi tersebut.
"Pernyataan dan Perintah Presiden tidak memberikan bukti kredibel apa pun terkait masalah keamanan nasional, yang memperjelas bahwa ini adalah keputusan politik," kata perusahaan tersebut dalam sebuah pernyataan. "Setelah keputusan Presiden Biden, kami tidak punya pilihan selain mengambil semua tindakan yang tepat untuk melindungi hak-hak hukum kami."
Pengumuman tersebut menyusul langkah proteksionis lain yang diambil oleh pemerintah. Tahun lalu, Biden menaikkan tarif impor baja dari China tiga kali lipat.
"Sudah terlalu lama, perusahaan baja Amerika Serikat menghadapi praktik perdagangan yang tidak adil karena perusahaan asing telah menjual baja di pasar global dengan harga yang sangat rendah, yang menyebabkan hilangnya lapangan kerja dan penutupan pabrik di Amerika," kata presiden dalam pernyataannya pada hari Jumat. [es/ dw]
