Satu orang telah tewas setelah terkena lemparan batu di Bangladesh, ketika demonstran memrotes hukuman mati seorang pemimpin senior Islamis atas kejahatan perang yang dilakukan dalam perang negara itu tahun 1971 untuk kemerdekaan dari Pakistan.
Para pendukung Abdul Quader Mollah, pemimpin partai oposisi Jemaat-e-Islami, melancarkan demonstrasi di ibukota Dhaka dan kota-kota lain untuk memrotes keputusan Mahkamah Agung, Selasa (17/9) yang meningkatkan hukuman penjara seumur hidupnya menjadi hukuman mati.
Sekolah-sekolah dan toko-toko tutup dan keamanan sangat ketat di ibukota, ketika pemrotes berkumpul untuk melemparkan batu-batu dan bom buatan rumah terhadap polisi dan pemogokan di seluruh negara itu diserukan oleh partai Mollah.
Partai Liga Awami yang berkuasa menyambut baik keputusan mahkamah agung itu.
Kasus tersebut selalu dipertentangkan. Protes pecah setelah pengadilan menjatuhkan hukuman atas Mollah bulan Januari, yang menyebabkan parlemen mengubah undang-undang kejahatan perang. Undang-undang itu sekarang mengizinkan negara naik banding atas hukuman apapun yang dianggap tidak memadai.
Para pendukung Mollah mengatakan vonis terhadapnya bermotif politik.
Lebih dari 100 orang telah tewas dalam protes dan kontra-protes di negara itu sejak Januari, ketika mahkamah kejahatan perang mulai menjatuhkan hukuman terhadap para tersangka.
Para pendukung Abdul Quader Mollah, pemimpin partai oposisi Jemaat-e-Islami, melancarkan demonstrasi di ibukota Dhaka dan kota-kota lain untuk memrotes keputusan Mahkamah Agung, Selasa (17/9) yang meningkatkan hukuman penjara seumur hidupnya menjadi hukuman mati.
Sekolah-sekolah dan toko-toko tutup dan keamanan sangat ketat di ibukota, ketika pemrotes berkumpul untuk melemparkan batu-batu dan bom buatan rumah terhadap polisi dan pemogokan di seluruh negara itu diserukan oleh partai Mollah.
Partai Liga Awami yang berkuasa menyambut baik keputusan mahkamah agung itu.
Kasus tersebut selalu dipertentangkan. Protes pecah setelah pengadilan menjatuhkan hukuman atas Mollah bulan Januari, yang menyebabkan parlemen mengubah undang-undang kejahatan perang. Undang-undang itu sekarang mengizinkan negara naik banding atas hukuman apapun yang dianggap tidak memadai.
Para pendukung Mollah mengatakan vonis terhadapnya bermotif politik.
Lebih dari 100 orang telah tewas dalam protes dan kontra-protes di negara itu sejak Januari, ketika mahkamah kejahatan perang mulai menjatuhkan hukuman terhadap para tersangka.
