Bentrokan pecah hari Sabtu (27/11) di Serbia antara polisi dan pengunjuk rasa anti-pemerintah yang memblokir jalan-jalan dan jembatan-jembatan di negara Balkan itu untuk memprotes undang-undang baru yang dianggap menguntungkan investor asing yang merusak lingkungan.
Ratusan orang turun ke jalan di Ibu Kota Serbia, Belgrade, Kota Novi Sad dan lokasi lainnya untuk memblokir beberapa jembatan dan jalan utama selama satu jam dalam apa yang disebut penyelenggara sebagai blokade peringatan. Mereka berjanji unjuk rasa akan berlanjut jika undang-undang tentang pengambilalihan properti dan referendum tidak dicabut.
Penyelenggara unjuk rasa menyebut polisi menahan sejumlah peserta. Sebelumnya, polisi telah memperingatkan bahwa pemblokiran jembatan adalah tindakan melawan hukum.
Sejumlah kelompok pecinta lingkungan dan ormas marah karena pihak berwenang menurunkan ambang batas referendum dan mengizinkan pengambilalihan properti pribadi secara cepat jika dianggap demi kepentingan umum. Aktivis berpendapat hal itu akan memberi peluang perusahaan asing untuk mengelak dari ketidakpuasan publik akan proyek-proyek mereka, misalnya upaya Rio Tinto untuk memulai proyek tambang litium di Serbia barat.
Pemerintah Serbia membantah tuduhan itu dan menyebut undang-undang baru tersebut dibutuhkan untuk proyek-proyek infrastruktur. Presiden otoriter negara itu, Aleksandar Vucic, mengatakan bahwa referendum akan digelar terkait tambang Rio Tinto.
Masalah lingkungan baru-baru ini menarik perhatian masyarakat saat aktivis setempat menuduh pemerintah yang populis membiarkan pengrusakan alam demi mendapat keuntungan. Para pakar telah memperingatkan bahwa tambang litium di Serbia barat itu akan menghancrukan lahan pertanian dan mencemari perairan.
Setelah puluhan tahun diabaikan, Serbia menghadapi masalah lingkungan besar seperti polusi udara dan air, pengelolaan limbah yang buruk dan masalah lainnya. Serbia merupakan negara kandidat untuk masuk Uni Eropa. Akan tetapi, sejauh ini hanya sedikit perbaikan masalah lingkungan yang telah dilakukan negara tersebut.
Meski secara resmi mengusahakan keanggotaan Uni Eropa, Vucic telah menolak penyelarasan kebijakan luar negeri Serbia dengan ke-27 negara blok itu. Ia justru memperkuat aliansi Serbia dengan Rusia dan Tiongkok. [rd/ft]
