Meskipun ada tekanan dari aktivis liberal, Ketua DPR Nancy Pelosi menentang pemakzulan Presiden Trump, setidaknya untuk saat ini.
“Pemakzulan adalah masalah yang memecah belah di negara kita, dan mari kita lihat apa faktanya, apa hukumnya, dan apa perilaku presiden tersebut,” ujar Pelosi.
Bagi Presiden Trump, gagasan pemakzulan sejak awal tidak mengejutkan.
"Tidak bisa memakzulkan seseorang yang melakukan pekerjaan dengan baik. Demikian saya melihatnya," ujar Trump.
Pihak Partai Demokrat mungkin lebih suka agar pemilih menyingkirkan Trump pada pemilu tahun depan, kata Matt Dallek pengamat dari Universitas George Washington
"Sampai masa pemakzulan meningkat kita sudah di penghujung 2019 atau awal 2020. Itu menciptakan kesulitan sendiri karena ada cara lain untuk menyingkirkan presiden yang disebut pemilu," ujar Dallek.
Pihak Partai Demokrat mungkin juga ingat akan apa yang terjadi dengan pemakzulan Presiden Bill Clinton pada tahun 1998.
"Saya tidak punya hubungan seksual dengan perempuan itu, Ms. Lewinsky," ujar Clinton.
Clinton berbohong dan berupaya menutupi perselingkuhannya dengan pegawai magang Monica Lewinsky, yang menyebabkan ia dimakzulkan oleh DPR.
Clinton tetap menjabat setelah ia dinyatakan bebas dalam persidangan di Senat.
Partai Republik kehilangan lima kursi DPR dalam pemilihan 1998 yang merupakan reaksi politik atas pemakzulan itu, kata Larry Sabato pengamat dari Universitas Virginia.
"Mengingat fakta bahwa Partai Republik menerima Bill Clinton yang terluka dan membuatnya hampir kebal selama sisa masa jabatannya, seharusnya menjadi peringatan bagi Pihak Demokrat," ujar Sabato.
Sabato mengatakan para pendiri republik membayangkan pemakzulan sebagai peristiwa langka.
Pada 1974, Kongres memulai proses pemakzulan terhadap Presiden Richard Nixon atas skandal Watergate.
"Karenanya, saya akan mengundurkan diri dari kepresidenan besok siang," ujar Nixon.
Nixon mundur ketika menyadari besar kemungkinannya ia tidak akan lolos dari sidang pemakzulan di Senat.
Presiden Trump bisa menghadapi seruan baru pemecatannya tergantung pada temuan laporan jaksa khusus Robert Mueller mengenai campur tangan Rusia dalam pemilu 2016, kata John Hudak dari Brookings Institution.
Untuk saat ini, tampaknya Presiden Trump akan menghadapi pemilih lagi sebelum Partai Demokrat bisa melakukan penyelidikan pemakzulan di DPR. [my]
