Pemerintahan Presiden AS Donald Trump hari Minggu mengakui bahwa beberapa lembaga AS diretas oleh pihak yang mewakili pemerintah asing.
Para pakar keamanan siber meyakini Rusia kemungkinan besar berada di balik serangan terhadap Departemen Keuangan dan Departemen Perdagangan, dalam apa yang disebut media AS sebagai salah satu serangan paling canggih terhadap sistem pemerintah AS dalam beberapa tahun ini.
”Kami telah meminta Badan Keamanan Siber dan Keamanan Infrastruktur serta FBI untuk menyelidiki, dan kami belum dapat berkomentar lebih jauh sekarang ini,” sebut Departemen Perdagangan dalam suatu pernyataan yang mengukuhkan tentang peretasan itu.
FBI maupun badan keamanan siber di Departemen Keamanan Dalam Negeri sedang menyelidiki peretasan tersebut. Belum jelas sejauh mana penyusupan itu, motif, atau apakah badan-badan lainnya terimbas.
“Pemerintah AS mengetahui tentang laporan-laporan ini, dan kami mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki setiap masalah terkait situasi ini,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Ullyot.
Seorang juru bicara Kremlin, Senin (14/12) mengatakan bahwa Rusia tidak terlibat.
“Jika ada peretasan selama berbulan-bulan, dan Amerika tidak dapat berbuat apapun mengenai itu, kemungkinan tidak ada gunanya untuk segera menyalahkan Rusia,” kata juru bicara Dmitry Peskov kepada wartawan. “Kami tidak ada hubungan apapun dengan itu.”
Menurut Reuters, yang pertama kali memberitakan mengenai peretasan itu, para pejabat Dewan Keamanan Nasional AS bertemu hari Sabtu di Gedung Putih untuk membahas serangan itu, yang mencakup pencurian informasi terkait pembuatan kebijakan internet dan telekomunikasi.
Dua di antara para pejabat itu mengatakan peretasan itu terkait dengan sebuah peretasan yang diungkap oleh FireEye, sebuah perusahaan keamanan siber AS yang dikontrak pemerintah.
"Pemerintah AS mengetahui soal laporan-laporan ini, dan kami mengambil segala langkah yang diperlukan guna mengidentifikasi dan menangani segala isu yang kemungkinan terkait dengan situasi ini," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional, John Ullyot.
Kantor berita Reuters, yang pertama kali melaporkan peretasan itu, mengatakan para pejabat intelijen AS mengkhawatirkan para peretas menggunakan cara serupa untuk menembus instansi-instansi pemerintah lain, selain Depkeu.
Kemudian Minggu (13/12), Departemen Perdagangan mengonfirmasi salah satu instansinya diretas. "Kami telah meminta Dinas Keamanan Siber dan Infrastruktur serta FBI untuk menyelidiki, dan kami belum bisa berkomentar lebih jauh," kata pernyataan departemen itu.
Dinas Keamanan Siber dan Infrastruktur, cabang Departemen Keamanan Dalam Negeri, pernah dipimpin oleh Christopher Krebs. Dia dipecat pada November oleh Presiden Donald Trump. Hingga belum ada yang mengisi posisi Krebs.
Dalam cuitan Minggu (13/12), Krebs mengatakan, "peretasan semacam ini memerlukan keahlian dan waktu yang luar biasa dan mengisyaratkan bahwa peretasan itu telah terjadi selama berbulan-bulan.
Krebs dipecat setelah dia mengatakan pemilu November itu merupakan "yang paling aman dalam sejarah Amerika." Pernyataan itu membuat marah Trump, yang selama ini mengklaim, tanpa bukti, bahwa kecurangan penghitungan suara telah menyebabkan dirinya kalah dari Joe Biden. [vm/ft, uh/ab]
