Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar sosialisasi Pemilihan Umum 2019 di hadapan 170 duta besar asing dan pimpinan organisasi internasional, Selasa (2/4).
KPU akan bekerja sama dengan negara-negara sahabat untuk melayani hak pilih warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.
Ketua KPU Arief Budiman menekankan lembaganya menggelar pesta demokrasi itu sejak awal secara jujur, independen, bertanggung jawab, transparan, profesional, dan berintegritas.
"Keterbukaan dan integritas merupakan hal yang sangat penting bagi kami. Karena pemiihan umum tanpa adanya transparansi dan integritas, maka pemilihan umum yang dilaksanakan tidak berkualitas," kata Arief.
Arief menjelaskan Pemilu 2019 digelar secara serentak untuk memilih presiden-wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Dia menambahkan pada 17 April 2019, Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum serentak terbesar di dunia karena terdapat 192.828.520 pemilih. Selain memilih pasangan presiden dan wakil presiden serta terdapat 20.258 kursi akan diperebutkan lebih dari 200 ribu kandidat legislator.
Ditemui usai acara sosialisasi tersebut, Duta Besar Sri Lanka untuk Indonesia Dharsana M. Perera sangat yakin KPU akan menggelar pemilihan umum secara terbuka dan berintegritas. Keyakinannya itu didasarkan pada hasil pengamatannya terhadap pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah dua tahun lalu.
"Kami percaya karena berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya di mana kami juga melakukan pemantauan, pelaksanaan pemilihan umum pada 17 April akan berjalan sukses," ujar Dharsana.
Dharsana menambahkan Sri Lanka juga akan mengirim tim pemantau ke Indonesia, terdiri dari ketua komisi pemilihan umum dan satu stafnya.
Pejabat senior di Kedutaan Besar Palestina di Jakarta, Tahir Ibrahim Hamad, berharap pelaksanaan pemilihan umum pada 17 April mendatang akan berlangsung secara aman dan damai. Tahir meminta rakyat Indonesia menerima hasil pemilihan umum, siapapun yang menang.
"Karena ini pilihan saudara-saudara kami bangsa Indonesia. Jokowi adalah saudara kami dan Prabowo juga saudara kami. Mereka bekerja untuk memajukan Indonesia. Saya berharap pemilih berjalan aman dan damai, serta rakyat Indonesia menerima hasilnya," ujar Tahir.
Ketua Kelompok Kerja Pemilu Luar Negeri Wajid Fauzi mengatakan berdasarkan Data Pemilih Tetap (DPT), terdapat 2.058.191 warga negara Indonesia yang menjadi pemilih di luar negeri. Jumlah ini terdiri dari 1.155.464 pemilih perempuan dan 902.727 laki-laki.
Jika di Indonesia hari pemungutan suara jatuh pada 17 April 2019, di luar negeri, warga negara Indonesia difasilitasi untuk menyumbangkan hak pilihnya dalam rentang waktu 8-14 April 2019.
Wajid memastikan warga Indonesia yang menetap di negara yang tengah dilanda konflik seperti Yaman, Suriah, dan Libya tetap bisa melaksanakan hak pilihnya. Dia mengatakan di Suriah akan terdapat empat tempat pemungutan suara.
"Di Yaman itu ada satu TPS di Kota Tarim. Rekan-rekan kita kan ada di Jerba (kota di Tunisia yang berbatasan dengan Libya), nanti akan melakukan pos pada WNI yang ada di dalam Libya," ujar Wajid.
Lebih lanjut Wajid mengungkapkan KPU menyiapkan tiga metode pemungutan suara untuk pemilu luar negeri. Metode pertama, pemilih bisa langsung datang ke tempat pemungutan suara. Cara ini sama seperti pemungutan suara di dalam negeri.
Prosedur lainnya, petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) luar negeri mendatangi pemilih dengan membawa kotak suara keliling. Metode ini disebut sebagai drop box. Metode kotak suara keliling dilakukan di titik-titik tertentu yang berada di sebuah lingkup yang tak terlalu jauh dari keberadaan WNI.
Cara terakhir, yaitu melalui pos. Melalui sistem ini, KPU akan mengirimkan surat suara kepada pemilih. Setelah mencoblos, pemilih akan mengirimkan kembali surat suara itu ke KPU melalui pos.
Pada metode pengiriman pos, saat ini KPU telah mengirimkan surat suara untuk pemilih yang berdomisili di luar negeri. Proses pengiriman dilakukan secara berkala, terhitung sejak 8 Maret 2019. Pemilih yang sudah mencoblos harus mengirimkan kembali surat suara ke KPPS luar negeri selambat-lambatnya 17 April 2019.
Pemilih di luar negeri akan mendapat dua surat suara, yaitu surat suara presiden dan wakil presiden serta surat suara pemilihan anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II. Dapil ini meliputi wilayah pemilihan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. [fw/ab]
