Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menegaskan kembali retorika pemerintahan Trump mengenai China dalam kunjungannya ke Jakarta, Kamis (29/10), sementara hari pemilihan presiden Amerika semakin dekat.
Dengan China sebagai tema sentral dalam kampanye Presiden Donald Trump untuk memenangkan masa jabatan kedua, Pompeo membidik agresivitas China di Laut China Selatan, di mana China telah meningkatkan klaim teritorial maritimnya tanpa mengindahkan keberatan negara-negara tetangganya yang lebih kecil.
Pompeo juga mempersoalkan penanganan China terhadap pandemi virus corona dan penindasannya terhadap agama minoritas.
Berbicara di markas besar ASEAN di Jakarta, Pompeo memuji kepemimpinan Indonesia di ASEAN karena menolak klaim-klaim China yang melanggar hukum dan memuji perlindungan Indonesia atas wilayahnya sendiri.
Pompeo juga menyerang Beijing karena perlakuannya terhadap minoritas agama, dan menyebut China sebagai ancaman terberat bagi masa depan kebebasan beragama. Ia mengecam Partai Komunis China atas pelanggaran-pelanggaran massal yang dilaporkan terjadi terhadap kelompok-kelompok minoritas Muslim di Xinjiang.
“Partai Komunis China yang ateis berusaha meyakinkan dunia bahwa tindakan mereka terhadap Muslim Uighur di Xinjiang diperlukan sebagai upaya kontraterorisme atau mengentaskan kemiskinan, tergantung pada siapa mereka berbicara,'' kata Pompeo. “Saya tahu Partai Komunis China berusaha meyakinkan rakyat Indonesia untuk mengabaikan siksaan yang diderita sesama Muslim.''
Pompeo menepis klaim sejumlah pejabat China yang mengatakan bahwa orang-orang Uighur sangat ingin membuang identitas etnis, agama dan budaya mereka untuk menjadi 'modern' dan menikmati manfaat dari pembangunan yang dipimpin partai komunis. Pompeo mendesak rakyat Indonesia untuk menolak klaim itu.
Sebelumnya, dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, Pompeo mempersoalkan China karena mengancam negara-negara tetangganya. “Kami menghormati kebebasan maritim, kedaulatan dan supremasi hukum,'' katanya, berdiri di samping Retno.
Retno setuju, dan mengatakan, “Setiap klaim harus didasarkan pada prinsip hukum internasional yang diakui secara universal” namun ia tidak secara spesifik menyebut China .
“Negara-negara yang taat hukum menolak klaim-klaim Partai Komunis China yang melanggar hukum di Laut China Selatan sebagaimana tercermin dalam kepemimpinan Indonesia yang berani tentang masalah ini di ASEAN dan di PBB, '' kata Pompeo. “Ini adalah tujuan yang patut diwujudkan, dan pemerintahan Trump sangat mendukung ini.”
Sebelumnya tahun ini, pemerintahan Trump mengklarifikasi kebijakan jangka panjangnya tentang sengketa tersebut dengan menolak secara langsung hampir semua klaim maritim Beijing di Laut China Selatan.
Keputusan yang dikeluarkan Juli itu muncul sementara Trump memulai upayanya memanfaatkan China sebagai senjata kampanye melawan penantangnya dari Partai Demokrat, mantan wakil Presiden Joe Biden, yang dianggap Trump lemah terhadap China dan terikat pada negara itu.
Sebelumnya, AS bersikeras menyatakan bahwa sengketa maritim antara China dan negara-negara tetangganya yang lebih kecil diselesaikan secara damai melalui arbitrase yang didukung PBB. Tetapi dalam pernyataan 13 Juli, Pompeo mengatakan AS sekarang menganggap hampir semua klaim maritim China , di luar perairan yang diakui secara internasional, tidak sah.
China sendiri terus berupaya menegaskan klaim-klaimnya yang disengketakan di Laut China Selatan, sehingga menyebabkan pertengkaran serius dengan Vietnam, Filipina, dan Malaysia dalam beberapa tahun terakhir.
China mengabaikan keputusan pengadilan arbritase bahwa perselisihan harus dinegosiasikan.
Pompeo mengatakan, China secara hukum tidak dapat mengklaim Beting James di dekat Malaysia, perairan di sekitar terumbu karang Vanguard Bank di lepas pantai Vietnam, Beting Luconia dekat Brunei, atau Natuna Besar di lepas pantai Indonesia.
Pada Kamis (29/10), Pompeo mengatakan perlindungan Indonesia atas Natuna Besar adalah contoh terpuji dari “tindakan tegas untuk menjaga kedaulatan maritim Indonesia.'' [ab/uh]
