Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membantu pengungsi Palestina, UNRWA, Jumat (26/1), mengatakan bahwa pihaknya telah memecat beberapa karyawannya, setelah pemerintah Israel memberikan informasi kepada badan tersebut yang menuduh mereka berpartisipasi dalam serangan teror Hamas pada 7 Oktober di Israel.
“Untuk melindungi kemampuan badan tersebut dalam memberikan bantuan kemanusiaan, saya telah mengambil keputusan untuk segera mengakhiri kontrak para anggota staf ini dan meluncurkan penyelidikan untuk mengungkap kebenaran tanpa penundaan,” kata Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini dalam sebuah pernyataan.
“Setiap pegawai UNRWA yang terlibat aksi teror akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk melalui tuntutan pidana,” tambahnya.
Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina memiliki sekitar 13.000 staf Palestina di Jalur Gaza. Lebih dari 150 orang tewas sejak perang dimulai pada Oktober 2023 setelah serangan teror Hamas di Israel yang menewaskan 1.200 orang.
Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan Lazzarini telah memberi pengarahan kepadanya tentang “tuduhan yang sangat serius” tersebut.
“Sekretaris Jenderal merasa ngeri dengan berita ini dan telah meminta Bapak Lazzarini untuk menyelidiki masalah ini dengan cepat dan memastikan bahwa setiap pegawai UNRWA yang terbukti berpartisipasi atau bersekongkol dalam apa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober, atau dalam kegiatan kriminal lainnya, diberhentikan. segera dan dirujuk ke kemungkinan tuntutan pidana,” kata juru bicara Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan.
Dia mengatakan, “Sebuah kajian independen yang mendesak dan komprehensif” terhadap UNRWA akan dilakukan tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang siapa yang akan melaksanakannya.
Israel telah mengkritik UNRWA selama bertahun-tahun, menuduh bahwa sekolah-sekolah yang dikelola badan tersebut telah digunakan oleh Hamas untuk kegiatan teroris dan mereka mempromosikan kurikulum anti-Israel. Sejak serangan 7 Oktober, para pejabat Israel menuduh beberapa staf merayakan serangan tersebut di media sosial.
“Seberapa simbolisnya bahwa pada Hari Peringatan Holocaust Internasional terungkap bahwa pegawai UNRWA ikut ambil bagian dalam pembantaian tersebut?” Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan mengatakan pada acara Hari Peringatan Holocaust di PBB. “PBB tidak hanya dipersenjatai untuk mendelegitimasi keberadaan kami, tetapi juga untuk memusnahkan kami secara fisik.”
Dalam serangan mematikan 7 Oktober itu, Hamas juga menyandera 240 orang. Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa telah menetapkan Hamas sebagai kelompok teroris.
“UNRWA menegaskan kembali kecaman mereka sekeras-kerasnya atas serangan keji pada 7 Oktober dan menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera Israel dan pemulangan mereka dengan selamat ke keluarga mereka,” kata Lazzarini, Jumat.
Sekjen PBB Guterres juga mengulangi seruan itu pada peristiwa Holocaust.
UNRWA berada di garis depan di Gaza, memberikan bantuan semaksimal mungkin kepada lebih dari 2 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan lebih dari 26.000 warga Palestina telah terbunuh sejak Israel memulai serangannya untuk menghilangkan ancaman dari Hamas.
AS Hentikan Pendanaan
Meskipun PBB hanya mengatakan bahwa “beberapa” staf UNRWA terlibat dan dipecat, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa 12 anggota staf UNRWA terlibat.
Amerika Serikat (AS), yang merupakan penyandang dana terbesar UNRWA, mengatakan pihaknya menghentikan sementara pendanaan tambahan sambil meninjau tuduhan tersebut dan langkah-langkah yang diambil PBB untuk mengatasinya. Sebelum perang dimulai, pemerintah AS telah menyumbangkan hampir $300 juta kepada UNRWA pada tahun 2023.
Deplu AS mengatakan Menteri Luar Negeri Antony Blinken berbicara dengan Guterres pada Kamis “untuk menekankan perlunya penyelidikan menyeluruh dan cepat mengenai masalah ini.”
“Harus ada akuntabilitas penuh bagi siapa pun yang berpartisipasi dalam serangan keji pada 7 Oktober,” kata juru bicara Matthew Miller dalam sebuah pernyataan.
Miller mengatakan Washington telah menghubungi pemerintah Israel untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai tuduhan tersebut dan telah memberi pengarahan kepada anggota Kongres AS.
Anggota DPR Chris Smith, anggota Partai Republik dari New Jersey dan ketua subkomite hak asasi manusia global dan organisasi internasional, mengkritik penangguhan pendanaan baru untuk UNRWA sebagai “sama sekali tidak cukup.”
“Apa yang kita butuhkan adalah pendekatan UNRWA yang komprehensif dan berdasarkan fakta yang menghentikan semua pendanaan dan mengkondisikan pendanaan di masa depan untuk melakukan reformasi menyeluruh dan restrukturisasi UNRWA,” tandasnya. [pp/ft]
