Tautan-tautan Akses

DK PBB akan Langsungkan Voting Resolusi Soal Sanksi Baru Terhadap Korut


<span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:
EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Daya daga cikin&nbsp; Sabbin Jirgin Yaki samfurin mi35</span>
<span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Daya daga cikin&nbsp; Sabbin Jirgin Yaki samfurin mi35</span>

Dewan Keamanan PBB, Rabu (2/3), akan melangsungkan pemungutan suara mengenai sebuah resolusi yang akan memberlakukan sanksi-sanksi paling keras terhadap Korea Utara dalam dua dekade.

Dubes Angola untuk PBB Ismael Gaspar Martins, yang saat ini menjabat sebagai presiden dewan itu, mengatakan, Selasa, ia berharap resolusi itu akan diadopsi berdasarkan konsensus.

AS dan sekutu lama Korea Utara, China, telah menghabiskan waktu tujuh pekan untuk merundingkan sanksi-sanksi baru itu, yang termasuk inspeksi wajib kargo-kargo yang meninggalkan dan memasuki Korea Utara melalui laut dan udara.

Sanksi-sanksi itu diberlakukan sebagai tanggapan terhadap uji coba nuklir dan peluncuran roket terbaru Korea Utara, yang merupakan pelanggaran terhadap resolusi-resolusi Dewan Keamanan sebelumnya.

Namun Rusia, yang bersama negara-negara anggota lain dewan itu menerima rancangan itu Kamis lalu, meminta waktu untuk mempelajarinya dan mengusulkan perubahan. AS menginginkan pemungutan suara dilakukan Selasa sore namun Rusia menundanya hingga Rabu pagi.

AS, sekutu-sekutu Baratnya, dan Jepang bersikeras ingin memberlakukan sanksi-sanksi baru itu, namun China, tetangga Korea Utara, ragu untuk memberlakukan langkah-langkah yang dapat mengancam stabilitas Korea Utara dan mengakibatkan ekonominya runtuh.

Resolusi yang akan diputuskan untuk diterima atau ditolak Rabu ini, untuk pertama kalinya akan mengharuskan 192 anggota lain PBB menginspeksi semua kargo dari atau menuju Korea Utara untuk mengetahui ada tidaknya barang-barang ilegal, melarang penjualan atau pengiriman senjata ke Pyongyang; dan mengusir diplomat Korea Utara yang terlibat kegiatan ilegal. [ab/as]

XS
SM
MD
LG