Dewan Keamanan (DK) PBB, Senin (18/12), berencana melakukan pemungutan suara atas rancangan resolusi yang menolak pengakuan Amerika atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Sebagai anggota permanen DK PBB, Amerika kemungkinan akan memveto teks yang disponsor Mesir tersebut.
Kantor berita Reuters mengatakan resolusi itu tidak menyebut nama Amerika atau Presiden Donald Trump. Tetapi rancangan itu mengungkapkan "penyesalan mendalam atas keputusan baru-baru ini mengenai status Yerusalem." Rancangan itu juga meminta semua anggota PBB agar menahan diri untuk tidak mendirikan kedutaan di Yerusalem.
Belum ada tanggapan sejauh ini dari Amerika, tetapi jawabannya mungkin akan muncul sebagai veto pada Senin.
Presiden Trump mengatakan keputusannya pekan lalu mengakui Yerusalem dan akhirnya memindahkan kedutaan Amerika ke sana adalah "pengakuan kenyataan," dengan mengatakan kota itu bukan hanya ibu kota bersejarah bagi orang Yahudi tetapi juga Ibu Kota Israel modern.
Banyak negara Eropa dan negara lain menilai keputusan Trump salah dan mengatakan tidak berencana memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem.
Israel mengatakan Yerusalem selama ini telah menjadi ibu kota abadinya yang tak terbagi. Tetapi orang-orang Palestina menginginkan Yerusalem timur sebagai ibu kota negaranya pada masa depan, dan mengklaim pengumuman Amerika tersebut membatalkan perundingan perdamaian.
Amerika menyatakan lokasi fisik kedutaannya tidak terkait pembicaraan mengenai solusi dua negara di Timur Tengah.[ka]
