Dewan Keamanan PBB, Jumat (30/4), menyerukan diakhirinya segera kekerasan di Myanmar, seperti yang dinyatakan dalam sebuah rencana ASEAN.
Rencana yang juga menyerukan penunjukan utusan dari Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengatasi krisis yang dipicu oleh kudeta militer 1 Februari, harus diterapkan "tanpa penundaan," kata pernyataan dewan itu.
Rencana itu disetujui setelah pertemuan tertutup dewan dan memaksa negara-negara Barat untuk membuat konsesi dengan China - pendukung utama Myanmar - dan Rusia untuk meloloskan rencana itu.
Atas permintaan mereka, dewan menghapus kalimat yang mengatakan "sekali lagi mengutuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai" dan "mengulangi seruan mereka pada militer untuk menahan diri sepenuhnya."
Sejak kudeta di Myanmar, dewan telah menyetujui empat pernyataan tentang krisis, termasuk yang terbaru hari Jumat (30/4).
Sesi hari Jumat (30/4) diselenggarakan oleh Vietnam untuk menyampaikan kesimpulan dari KTT ASEAN yang baru-baru ini berlangsung di Indonesia.
Pernyataan yang pada akhirnya meloloskan seruan agar Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, yang saat ini sedang berkeliling ke kawasan itu, untuk dapat mengunjungi Myanmar "secepat mungkin." [ps/ah]
