Dokumen Panama kemungkinan besar akan memicu tuntutan-tuntutan baru dari orang-orang yang dituduh menyediakan dana bagi kelompok-kelompok teror dan mendorong tekanan politik untuk memperketat aturan keuangan di Amerika Serikat.
Para ahli mengatakan upaya-upaya untuk memblokir pendanaan teroris semakin tidak efektif, namun beberapa kegiatan amal yang bekerja di wilayah-wilayah yang berperang mengatakan aturan-aturan baru itu akan mengganggu upaya-upaya bantuan.
Pemblokiran dana untuk kelompok-kelompok teror adalah vital karena serangan-serangan besar memerlukan uang untuk bahan peledak, senjata, perjalanan dan pengeluaran lain.
Kelompok-kelompok teror menggunakan perusahaan-perusahaan, termasuk beberapa di Panama, dengan kepemilikan tersembunyi agar pihak berwenang tidak mengetahui bahwa beberapa dana masuk ke organisasi-organisasi yang melakukan kekerasan, menurut ahli sanksi Eric Lorber dari Jaringan Integritas Finansial.
"Kita tahu dari Dokumen Panama bahwa ada organisasi-organisasi teroris yang membentuk perusahaan-perusahaan bodong ini, seperti misalnya Hizbullah."
Mantan senator Carl Levin telah menekon Washington selama bertahun-tahun untuk mengakhiri kerahasiaan dalam perusahaan bodong untuk menghambat pembiayaan terorisme, penyelundupan narkoba, pengemplangan pajak dan korupsi.
Ia mendesak para pembuat kebijakan untuk menggunakan kekuasaan politik yang muncul dari kemarahan publik atas episode ini. Ia mengingatkan bekas-bekas koleganya untuk tidak "menyia-nyiakan" skandal ini.
Namun aturan-aturan keuangan baru ini memiliki dampak samping negatif, menurut Michael Rubin, ekonom dari Lembaga Perusahaan Amerika.
Ia mengatakan pengawasan ketat akan membuat kelompok-kelompok teror dan kriminal menggunakan metode-metode usang dan lebih lambat untuk memindahkan uang.
Ia mengatakan ini adalah "keprihatinan besar" karena metode-metode tradisional ini jauh lebih sulit dilacak penegak hukum.
Dampak samping lain adalah banyak bank yang buru-buru menutup rekening-rekening badan amal yang mengumpulkan uang untuk membantu orang di daerah perang. Beberana negara berkonflik seringkali menjadi target sanksi ekonomi, dan beberapa bank telah membayar denda besar setelah melanggar aturan sanksi. Sebelumnya, beberapa badan amal digunakan sebagai kamuflase untuk pengiriman uang bagi kelompok-kelompok teror.
Hal ini menyulitkan badan-badan amal resmi yang menggalang dana untuk beberapa tempat paling sulit di dunia.
Sam Worthington, CEO InterAction, kelompok badan amal yang bekerja di tempat-tempat konflik, mengatakan penghapusan risiko dan perbankan seperti itu semakin menjadi masalah, mendorong semua uang bergerak ke bawah tanah. [hd]
