Dalam rapat kerja secara virtual dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin (6/4), Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana (BNPB) sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal Doni Monardo merasa yakin kebutuhan APD (alat pelindung diri) yang merupakan pakaian khusus medis agar tidak tertular penyakit untuk kebutuhan di dalam negeri bisa dipenuhi.
Doni mengakui ketersediaan APD memang menjadi persoalan bukan hanya di Indonesia namun di berbagai negara.
"Tapi yakinlah BNPB atau Gugus Tugas akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi APD. Nilai APD hari ini mungkin kalau saya katakan seperti peluru kendali," kata Doni.
Doni Monardo bersyukur dua pekan lalu Bea Cukai berhasil menggagalkan ekspor 2.500 APD ke Korea Selatan. Dia menambahkan di Indonesia terdapat lebih dari 20 perusahaan tekstil yang memproduksi APD namun bahan bakunya seratus persen dari negara pemesan.
Tapi sekarang ini, klaim Doni, Indonesia sudah bisa memproduksi APD menggunakan bahan baku dari dalam negeri. Indonesia tambahnya akan memproduksi APD secara massal karena sulit mendapatkannya di pasar internasional. Menurutnya, semua negara berebut buat mendapatkan APD.
Dia mengatakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sudah mendistribusikan 151 ribu APD dari total 170 ribu stok APD yang ada per Jumat, 27 Maret.
Dalam rapat tersebut, Doni juga menyampaikan analisa mengenai perkiraan jumlah penderita Covid-19 di Indonesia hingga Juli mendatang. Sampai akhir April diprediksi ada 27.457 kasus, akhir Mei akan ada 95.451 kasus, akhir Juni 105.765 kasus, dan akhir Juli 106.287 kasus. Doni mengatakan estimasi menyebutkan 49 persen dari jumlah pengidap Covid-19 berada di Pulau Jawa.
DPR Soroti Kurangnya APD
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Nanang Samodra juga menyoroti persoalan kurangnya APD bagi petugas medis yang menangani pasien Covid-19. Dia menegaskan APD yang ada sekarang masih jauh dari kebutuhan.
"Bahkan di masing-masing Puskesmas sekarang, mereka juga khawatir untuk menangani pasien. Mereka menggunakan jas hujan untuk menangani pasien karena selama ini mereka tetap khawatir jangan-jangan pasiennya membawa virus corona karena banyak yang tidak terdeteksi dan lain sebagainya," ujar Nanang.
Pemerintah Diduga Tak Transparan
Menurut Bukhori Yusuf, Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, pemerintah tidak menyajikan data yang transparan mengenai berapa sebenarnya jumlah penderita Covid-19 di Indonesia. Dia mencontohkan pernyataan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang baru-baru ini mengatakan selama bulan lalu sudah lebih dari 400 orang di Jakarta dimakamkan dengan prosedur korban meninggal karena Covid-19.
"Karena itu perlu ada suatu koordinasi yang baik, transparansi dalam masalah pendataan, ada koordinasi yang tepat. Jangan sampai data yang disampaikan berbeda dengan kenyataan," tutur Bukhori.
Pada kesempatan itu, Bukhori mengusulkan diadakan zikir dan tobat nasional yang dipimpin oleh Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin.
Sampai Senin (6/4), terdapat 2.491 pengidap Covid-19 di Indonesia, termasuk 209 orang meninggal dan 192 orang sembuh. [fw/em]
