DPR AS pada Selasa malam (7/12) menyetujui rancangan undang-undang yang akan menyediakan $768 miliar untuk militer untuk tahun fiskal 2022.
Pengesahan RUU dengan suara 363-70 itu dilakukan setelah berminggu-minggu terjadi perdebatan yang luar biasa kontroversial mengenai anggaran belanja pertahanan tahunan karena sejumlah masalah. Versi terakhir, yang dibuat dalam sesi tertutup antara para pemimpin dari DPR dan Senat AS, termasuk pembentukan komisi independen untuk menyelidiki perang 20 tahun Amerika Serikat di Afghanistan, bantuan $300 juta untuk angkatan bersenjata Ukraina, dan pernyataan dukungan untuk pertahanan Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri, dan China telah bertekad akan mencaploknya, bahkan dengan kekerasan. RUU itu juga melarang Departemen Pertahanan membeli barang apa pun yang diproduksi oleh Muslim Uyghur yang ditahan di wilayah Xinjiang.
RUU itu juga menciptakan badan oditur khusus yang independen untuk menangani tuduhan pemerkosaan, penyerangan seksual dan kejahatan serius lainnya, menghapus wewenang komandan militer seperti selama ini.
Tetapi beberapa pos lain dicabut dari rancangan undang-undang itu sebelum pemungutan suara terakhir, termasuk pencabutan undang-undang yang disahkan pada tahun 2002 yang mengesahkan kekuatan militer terhadap Irak.
Total anggaran dalam RUU itu adalah $24 miliar lebih tinggi dari yang diminta oleh Presiden Joe Biden dalam proposal awalnya. Legislasi itu kini diteruskan ke Senat, yang diperkirakan akan memberikan persetujuan akhir minggu ini setelah majelis tinggi itu gagal meloloskan versinya sendiri. (lt/ab)
Sebagian informasi untuk laporan ini berasal dari Reuters.
