Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari Senin (27/6) memanggil Menteri Kesehatan dan kepala Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM), untuk memberi penjelasan terhadap peredaran vaksin palsu dan tindakan apa yang telah dilakukan sebagai pihak yang bertanggung jawab menangani hal itu.
Anggota Komisi IX Irma Chaniago saat dihubungi VOA Senin pagi mengatakan tindakan pemalsuan vaksin itu jelas merupakan kejahatan kemanusiaan dan kriminalitas karena menyangkut keselamatan nyawa anak-anak Indonesia.
Irma meminta Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek untuk segera berkoordinasi dengan BPOM dan aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan menginventarisir semua rumah sakit, klinik dan fasilitas kesehatan, terutama Puskesmas, yang ditengarai menggunakan vaksin palsu tersebut.
“Sanksi harus dijatuhkan atas kecerobohan yang mereka lakukan karena mungkin vaksin palsu bisa beredar secara aman sejak tahun 2003 jika tidak ada oknum yang berada di belakangnya," tegas Irma.
Secara kasat mata memang sulit membedakan vaksin asli dan palsu, tetapi harga yang sangat miring seharusnya bisa menjadi dasar kecurigaan untuk mengetahui apakah vaksin tersebut asli atau palsu.
Komisi IX, yang membawahi bidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan kesehatan, itu mendesak Kementerian Kesehatan untuk memberi rasa aman pada masyarakat dengan mengeluarkan pernyataan yang lebih bertanggung jawab daripada sekedar meminta masyarakat untuk tidak resah.
Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek tidak dapat dihubungi lewat telepon. Hingga laporan ini diunggah, Nila diketahui sedang berada di Bali untuk memberi paparan pada sebuah seminar.
