Jawa Barat merupakan satu dari tiga provinsi, selain Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang menjadi barometer pemilihan legislatif sekaligus pemilihan presiden tahun 2019 mendatang karena lebih dari separuh penduduk Indonesia berada di ketiga propinsi itu. Ketiga wilayah ini sama-sama akan melangsungkan pemilihan gubernur tahun depan, dan sebagai barometer, pertarungan itu pun menjadi sorotan.
Dua bakal calon gubernur Jawa Barat yaitu Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil hari Kamis (21/12) tampil dalam acara diskusi di Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia.
Keduanya beradu argumen dalam dialog terbuka bertajuk "Mencari solusi untuk Tantangan Pembangunan Jawa Barat 2018-2023." Seorang bakal calon lainnya – Deddy Mizwar – diwakili oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Irfan Suryanegara.
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan pembangunan Jawa Barat sedianya memperhatikan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan dan alam sekitarnya; karena jika hal ini terjaga maka akan membentuk karakter masyarakat yang baik. Sebaliknya menurut Dedi – yang juga Ketua Dewan Perwakilan Daerah I Partai Golongan Karya Jawa Barat itu – jika tidak memperhatikan kelestarian alam, kerusakan di hulu sungai mengakibatkan bencana di sektor hilir. Dedi menekankan filosofi pembangunan yang tidak boleh merusak gunung.
"Karena filosofinya cai (air), maka pembangunan di Jawa Barat tidak boleh lepas dari air. Semestinya adalah seluruh aliran sungai itu digunakan bukan hanya untuk kepentingan irigasi, tetapi alat transportasi. Jakarta-Bandung, nggak usah dihubungkan sama tol, cukup Citarum Timur dan Citarum Barat disambungkan. Berapa efisiensi anggaran dilakukan, berapa dampak kepariwisataan," ujar Dedi.
Filosofi pembangunan lainnya yang harus dilakukan di Jawa Barat, menurut Dedi, adalah tidak boleh ada pembangunan rumah yang membelakangi sungai.
“Jika permukiman dibikin membelakangi sungai, maka sungai hanya akan menjadi lokasi pembuangan sampah dan limbah,” tegasnya.
Untuk memajukan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Jawa Barat, Dedi mengusulkan reformasi anggaran, yakni penyusunan anggaran berbasis wilayah dan prioritas. Selain itu, perlu ada sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, dan desa.
Lebih lanjut Dedi mengatakan kemiskinan yang terjadi di pusat-pusat industri dan kawasan pertanian, melahirkan masyarakat berwatak eksploitatif yang selalu bertujuan untuk uang. Alhasil, pembangunan selalu ditujukan untuk pendapatan. Padahal, kata Dedi, sistem pengelolaan keuangan terbaik adalah bukan meningkatkan pendapatan tetapi mengefektifkan belanja.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang sempat dicalonkan Partai Golkar untuk menjadi Gubernur Jawa Barat mengatakan kalau dia berhasil memimpin Jawa Barat, ia akan menutup ketimpangan pembangunan di daerah tersebut. Dia juga akan menerapkan kinerjanya selama memimpin Bandung, termasuk menerapkan akuntabilitas pemerintahan.
Bandung adalah satu-satunya kota di Jawa Barat meraih predikat A untuk akuntabilitas kinerja. Sedangkan 26 kota lainnya di Jawa Barat hanya meraih nilai C, artinya duit dibelanjakan tapi tidak efektif.
Lelaki yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan setengah visi dan misinya menjadi gubernur adalah mempraktekkan seluruh keberhasilan dia capai selama menjabat wali kota Bandung.
"Bandung adalah kota satu-satunya yang menihilkan izin untuk UKM (usaha kecil dan menengah). Waktu saya hilangkan izin, dalam waktu enam bulan 30 ribu perusahaan kecil lahir. Kami gulirkan untuk mensejahterakan warga miskin, namanya Kredit Mesra, berbasis masjid. Tidak pakai bunga, tidak pakai agunan. Cukup mendapat rekomendasi dari DKM (Dewan Kemakmuran Masjid," papar Emil.
Keberhasilan ketiga, lanjut Kang Emil, adalah Bandung kota pertama yang memiliki standar kebahagiaan warganya. Hasil survei menunjukkan 87 persen masyarakat Bandung merasa bahagia. Kalau ada yang stres, Pemerintah Kota Bandung menyediakan layanan mobil curhat.
Menurutnya Bandung adalah satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki kantor pelayanan orang tua, yaitu layanan mengurus segala keperluan orang tua di atas 60 tahun. Kota ini juga menjadi satu-satunya kota di Indonesia memiliki UKM online.
Jika terpilih menjadi gubernur Jawa Barat tahun depan, Kang Emil mengatakan akan menerapkan konsep satu kampung satu produk. Program ini untuk mencegah urbanisasi besar-besaran dan memeratakan pertumbuhan ekonomi hingga ke desa-desa. Emil juga akan menerapkan program pengembangan ekonomi digital di seluruh Jawa Barat.
Kang Emil mengakui konflik horizontal yang masih terjadi karena isu agama atau keyakinan memang merisaukan, tetapi ia yakin dengan dialog masalah ini bisa diselesaikan. Terlebih jika kedua pihak berani bicara tentang hal-hal yang sensitif, yang selama ini tabu dibicarakan.
Sementara, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanegara, juga merupakan anggota tim sukses Deddy Mizwar, mengatakan sebelum Gubernur Ahmad Heryawan dan wakilnya, Deddy Mizwar, menjabat, alokasi anggaran dari pemerintah provinsi ke kota dan kabupaten di Jawa Barat tidak merata, lebih banyak terfokus di Bandung Raya.
Irfan sependapat dengan Kang Emil mengenai pentingnya dialog untuk menyelesaikan sekaligus mencegah meletupnya konflik sosial. Selain itu, aturan mesti ditegakkan secara adil, baik terhadap kaum minoritas maupun kepada kalangan mayoritas.
"Minoritas boleh menjadi minoritas, mayoritas boleh menjadi mayoritas, tetapi sama-sama paham dan tahu diri," tukas Irfan.
Irfan mengatakan konflik sosial berkepanjangan di Jakarta sehabis pemilihan gubernur tahun ini tidak akan terjadi di Jawa Barat karena suhu politik di provinsi itu tidak sepanas Jakarta dan ini terbukti dengan dua kali pemilihan yang berlangsung kondusif. [fw/em]
