Perseteruan politik dari 2 kubu anggota dewan di DPR telah mencapai titik temu. Kedua kubu yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) telah menghasilkan kesepakatan final.
Koordinator Koalisi Merah Putih Idrus Marham Senin (10/11) di Jakarta menjelaskan akan ada wakil dari Koalisi Indonesia Hebat sebagai pimpinan di setiap komisi dan badan anggaran DPR.
"Kesepakatannya adalah, ada kebersamaan di dalam kepemimpinan komisi dan di dalam kepemimpinan badan. Itu ada kebersamaan. Sehingga dijamin dan dipastikan bahwa di setiap komisi, di setiap badan, ada perwakilan dari teman-teman KIH yang menjadi pimpinan komisi dan pimpinan badan. Dan dalam rangka mewujudkan itu maka inshaa Allah hari ini kesepakatan itu akan kita tanda tangani," papar Idrus Matham.
Idrus menambahkan bahwa pada hari Kamis (13/11) akan diselenggarakan Sidang Paripurna DPR dengan agenda menerima nama-nama perwakilan anggota dewan dari kubu Koalisi Indonesia Hebat untuk dimasukan dalam pimpinan masing-masing komisi dan badan DPR.
Selain itu tambah Idrus, Paripurna juga akan membahas soal revisi UU No. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) dan UU tentang Tata Tertib.
Selanjutnya Idrus mengatakan, "Kita sudah menyepakati untuk melakukan revisi UU MD3 dan tentu ditindaklanjuti sebagai konsekuensi untuk melakukan harmonisasi di tata tertib."
Politisi senior PDIP sekaligus wakil tim lobi dari kubu Koalisi Indonesia Hebat, Pramono Anung berharap, kesepakatan yang telah dicapai ini harus segera diselesaikan agar semua alat kelengkapan DPR dapat segera bekerja.
"Jangan terlalu lama proses ini dibiarkan sehingga kemudian penyelesaiannya berlarut-larut. Harus diselesaikan sebelum tanggal 5 Desember. Penyelesaiannya itu dengan perubahan MD3 dan tata tertib. Karena memang pokok pangkal persoalannya kan keterwakilan pimpinan di dalam DPR," kata Pramono.
Ketua DPR Setya Novanto mengaku bersyukur dengan perkembangan terakhir dari forum lobi dua kubu yang telah bersepakat untuk dicapainya sebuah titik temu. Setya meyakini hal itu bisa terwujud karena kerjasama yang baik antar 2 kubu.
"Dan ini saya yakin bisa berjalan dengan baik kalau semuanya itu bisa memberikan suatu kerjasama yang baik," ujar Setya.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan, Pemerintah mendukung apapun yang menjadi kesepakatan dari 2 kubu di DPR.
"Kan memang itu yang kita harapkan. Supaya DPR itu bisa menjadi contoh buat masyarakat. Kalau DPR pecah, ya bagaimana yang lain-lainnya? ya pasti langsung bisa bekerja. Tapi pemerintah kan sudah bekerja. Tentu yang terbaik proposional. Sesuai dengan jiwanya kebersamaan di DPR itu. Tapi apapun yang dihasilkan dalam hal kesepakatan yang dicapai, tentu kita dukung," kata Wapres JK.
Menanggapi hal ini Peneliti Senior Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Rahadi T Wiratama kepada VOA berharap, dicapainya kesepakatan politik antara Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat di DPR, dapat mengakhiri ketegangan pasca pemilihan Presiden 2014.
"Saya menyambut positif lah, 2 kubu yang sudah mulai mencair hubungannya. Sehingga akan mempercepat efektifitas kerja parlemen. Kerukunan politik pasca pemilihan Presiden sudah harus dimulai. Sehingga baik parlemen maupun eksekutif bisa segera menjalankan fungsinya," demikian harap Rahadi.
