Politisi dan juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Eva Kusuma Sundari, mengatakan dalam sebuah diskusi, Sabtu (8/11) bahwa program-program pro-rakyat seharusnya mendapat dukungan dari parlemen terutama dari Koalisi Merah Putih, sesuai janji yang pernah mereka sampaikan.
Menurut Eva, tiga kartu bantuan sosial yang diluncurkan pemerintah merupakan lanjutan dari program jaring pengaman sosial pemerintah sebelumnya. Meski pemerintahan saat ini mengubah nama programnya, ujarnya, anggaran yang digunakan masih berasal dari APBN 2014.
Tiga kartu yang ia maksud adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk bantuan pendidikan, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang diluncurkan 3 November lalu untuk masyarakat miskin di Indonesia.
Peluncuran tiga kartu tersebut telah dipertanyakan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang mempertanyakan sumber dana serta mekanisme penggunaan kartu-kartu tersebut.
“Di dalam administrasinya Pak Jokowi ini, manusia dan masyarakat menjadi muara orientasi dari semua pembangunan, dan kita mulai dari skema pemberdayaan yang sifatnya sosial. Karena kita tahu kemiskinan yang ada harus direspon secara struktural juga dan yang dikuatkan itu adalah manusia dan masyarakat. Walaupun kita butuh pertumbuhan tetapi jangan sampai memukul level kesejahteraan,” ujar Eva.
Namun anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Satya Yudha mengatakan, karena terkait rakyat, seharusnya pemerintah melakukan konsultasi dengan DPR sebelum meluncurkan berbagai kebijakan.
“Ya hati-hatilah dengan kebijakan publik karena program menyangkut masalah subsidi itu akan berantakan. Apabila ada ego sektoral satu kementerian dengan kementerian tidak saling menunjang, maka kebijakan publik apapun yang tadinya diniatkan baik bisa jatuhnya ke masyarakat akan berat,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, rencananya DPR RI melalui Komisi XI yang membidangi masalah ekonomi akan mengundang Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk menjelaskan hal-hal terkait KIP, KIS dan KKS.
Kepala Dapartemen Kesejahteraan Sosial di Universitas Indonesia, Fentiny Nugroho mengatakan, jika sumber dana sudah jelas dan dapat dipertanggungjawabkan pemerintah, sebaiknya semua pihak fokus membicarakan mekanisme pemberian bantuan.
Kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang diberikan berupa uang tunai kepada masyarakat kurang mampu, menurutnya, nyaris tidak memiliki dampak positif jangka panjang.
“Alangkah baiknya program perlindungan sosial ini ditekankan pada upaya meningkatkan produktivitas secara langsung, misalnya untuk pertanian, untuk nelayan. Kadang-kadang itikad baik pelaksanaannya mungkin masih bermasalah ya. Bisa kita maklumi karena ini kan program baru. Misalnya ini kan menggunakan jasa bank, kantor pos. Nah itu bagaimana di daerah terpencil. Apakah rakyat membutuhkan biaya khusus, itu mesti dipersiapkan juga ya supaya mudah diakses oleh rakyat kecil di daerah terpencil,” ujarnya.
