Pemerintah Pakistan membatasi akses pada internet dan media sosial untuk mengendalikan perbedaan pendapat yang sedang merebak di negara tersebut. Aktivis dan pemimpin bisnis memperingatkan bahwa tindakan itu dapat mengancam pemulihan ekonomi negara ini.
Sejak Juli, kecepatan internet menurun hingga 40 persen dari biasanya, menurut satu asosiasi teknologi informasi. Selain itu, dokumen, gambar, dan pesan suara di WhatsApp, yang digunakan oleh puluhan juta orang, juga terganggu.
Pakar hak digital meyakini bahwa negara sedang menguji firewall, sebuah sistem keamanan yang memantau lalu lintas jaringan dan juga dapat digunakan untuk mengendalikan ruang daring.
"Perlambatan internet disebabkan oleh pemasangan firewall nasional dan sistem penyaringan konten oleh negara yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan menyensor perbedaan pendapat politik, terutama kritik terhadap lembaga keamanan atas campur tangannya dalam politik," ujar pakar hak digital dan aktivis Usama Khilji kepada AFP.
Khilji juga menambahkan bahwa pihak berwenang tampaknya menargetkan platform WhatsApp karena enkripsi ujung ke ujungnya, yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi secara aman tanpa campur tangan pihak ketiga.
Pemerintah, yang dianggap didukung oleh militer, dan otoritas telekomunikasi yang dikelola oleh seorang pensiunan jenderal, menolak memberikan komentar mengenai fenomena perlambatan internet tersebut.
Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif menjadi orang pertama yang akhirnya mengakui apa yang telah lama diduga oleh jutaan orang Pakistan di seluruh negeri.
"Kami sedang menjalani transisi yang setelahnya semua fasilitas ini akan tersedia untuk Anda," kata Khawaja Muhammad Asif kepada media minggu ini.
"Namun, akan ada beberapa kontrol untuk mencegah konten yang mengancam dan memfitnah terhadap negara serta individu," tambahnya, tanpa mengonfirmasi apakah kontrol tersebut termasuk dalam sistem firewall.
Jurnalis terkemuka Pakistan, Hamid Mir, menggugat pemerintah atas "pemasangan firewall" di Pengadilan Tinggi Islamabad. Sidang gugatan itu yang dijadwalkan akan digelar pada Senin (19/8).
Karut marut masalah akses telekomunikasi di Pakistan terjadi saat pihak militer -- lembaga paling berkuasa di negara itu -- mengatakan bahwa mereka sedang memerangi apa yang disebut "terorisme digital".
Para analis menyebutkan bahwa gangguan digital utama ditujukan kepada partai pemimpin oposisi yang dipenjara, Imran Khan, yang tetap sangat populer dan didukung oleh basis pemilih muda yang melek teknologi.
Aktivis telah lama mengkritik penyensoran dan kontrol pemerintah terhadap internet dan media, yang mempersempit ruang yang sudah terbatas untuk kebebasan berbicara di negara konservatif tersebut. [ah/ft]
Forum