Sekitar 4 juta orang di negara bagian Assam di India timur laut mendapati status hukum kewarganegaraan mereka kini dalam keadaan tidak pasti setelah nama mereka tidak tercantum dalam daftar-sementara nama-nama warganegara India. Jika mereka tidak dapat membuktikan status kewarganegaraan mereka, mereka dapat menghadapi kemungkinan menjadi “stateless” orang tanpa kewarganegaraan atau kelak dideportasi .
Pemerintah India hari Senin (30/7) merilis daftar itu, dikenal sebagai Daftar Warga Nasional, atau NRC. Basis data itu termasuk nama-nama orang yang dapat membuktikan bahwa mereka tinggal di Assam atau datang ke negara bagian itu sebelum Bangladesh negara tetangga mendeklarasikan kemerdekaannya pada akhir Maret 1971.
Pada masa itu, Bangladesh yang mayoritas Muslim dikenal sebagai Pakistan Timur. Setelah Pakistan melancarkan serangan militer tahun itu, ratusan ribu umat Hindu dan Muslim melintasi perbatasan dan masuk ke Assam untuk mencari perlindungan.
Selama lebih dari satu abad, umat Hindu dan Muslim telah pindah dari tempat yang sekarang menjadi Bangladesh ke Assam untuk mencari nafkah; namun, India menganggap setiap orang berbahasa Bengali yang menetap di Assam setelah Maret 1971 sebagai imigran gelap.
Menteri Dalam Negeri India, Rajnath Singh, mengatakan di parlemen ,pada Senin lalu, bahwa tidak akan ada tindakan paksa diambil seperti deportasi terhadap siapa pun juga berdasarkan draf daftar terbaru ini. Dia juga mengatakan orang-orang akan memperoleh berbagai kesempatan agar nama mereka masuk dalam basis data itu, yang menurut India yang mayoritas warganya beragama Hindu, dirancang untuk mengidentifikasi imigran Bangladesh yang ilegal. [rw/is]
