Epidemiolog Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Citra Indriani, menyatakan kemungkinan besar ada 80 persen penduduk Indonesia yang sudah terinfeksi varian Delta. Kondisi ini lah yang membentuk imunitas secara alamiah.
“Infeksi covid lebih dari 50 persen asimtomatis, mungkin 80 persen penduduk kita telah terinfeksi Delta,” kata Citra pada Sabtu (20/11) di Yogyakarta.
Jika seseorang terinfeksi virus, seperti COVID-19, tubuhnya akan memiliki antibodi yang spesifik untuk strain tertentu. Karena itu, lanjut Citra, meski mayoritas telah terinfeksi dan sudah memiliki imunitas kelompok, tidak bermakna ancaman gelombang ketiga bisa diabaikan.
“Sebagian besar infeksi natural membentuk antibodi yang spesifik untuk virus atau strain virus yang menginfeksi, tidak untuk strain yang lain. Sehingga imunitas alamiah yang terbentuk saat ini mungkin tidak bisa kita andalkan apabila kita kedatangan strain yang baru,” lanjut Citra.
Selain imunitas, percepatan program vaksinasi juga membawa dampak. Setidaknya, vaksinasi bisa diandalkan turut meminimalisir tingkat keparahan apabila terinfeksi kembali. Indonesia telah mampu melakukan vaksinasi dosis pertama kepada 208 juta warga, dan 88 juta di antaranya telah lengkap dua dosis.
Hanya saja, katanya, vaksinasi bukan lah faktor pembebas dari kemungkinan terinfeksi.
“Meskipun sudah divaksin, masih punya potensi terinfeksi dan menjadi sakit. Melihat beberapa rekaman data yang terinfeksi di gelombang Januari juga kembali terinfeksi Delta di Juni-Juli, dan kasus-kasus meninggal memiliki riwayat belum mendapatkan vaksinasi,” tambah Citra.
Langkah yang bisa dilakukan saat ini adalah percepatan vaksinasi. Pemerintah bahkan perlu menyisir wilayah untuk memaksimalkan upaya vaksinasi, terutama bagi lansia. Upaya ini dinilai strategis untuk memitigasi tingkat keparahan infeksi SARS-COV 2. Dengan upaya maksimal itu, seandainya gelombang ketiga terjadi, Citra berpendapat bahwa sistem kesehatan nasional tidak lagi akan menghadapi kasus-kasus berat yang jumlahnya ribuan setiap harinya.
Penurunan Drastis di Daerah
Indonesia memang telah mencatatkan jumlah kasus yang menurun drastis belakangan ini, dari rata-rata harian Juni hingga Agustus lalu. Pada Sabtu (20/11), kasus positif bertambah 393 dan totalnya menjadi 4.253.098. Sementara ada 379 pasien yang sembuh, dan menjadikan total kesembuhan 4.101.216 orang. Untuk pasien yang meninggal, secara nasional tercatat 14 orang, sehingga total Indonesia mencatatkan 143.728 korban meninggal.
Angka itu tentu disumbang penurunan kasus di setiap daerah, seperti yang terjadi di Yogyakarta.
“Penambahan kasus terkonfirmasi pada 20 November di DI Yogyakarta sebanyak 10 kasus,” kata Humas Pemda DI Yogyakarta, Ditya Nanaryo Aji.
Dengan penambahan 10 kasus itu, DIY secara total telah memiliki 156.454 kasus positif COVID 19 selama pandemi berlangsung. Pada Sabtu (20/11), Yogyakarta tidak mencatatkan angka kematian. Nol kematian itu telah terjadi beberapa kali dalam pekan-pekan terakhir, yang menandakan jumlah korban meninggal semakin kecil. Secara total provinsi ini mencatatkan 5.263 kematian akibat COVID-19.
Ditya juga merinci, dari lima wilayah di DI Yogyakarta, hanya Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman yang menyumbang kasus, masing-masing enam dan empat kasus. Dua kabupaten berdampingan itu memang memiliki dua klaster dalam beberapa pekan terakhir. Keduanya adalah klaster takziah dan klaster Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Di kawasan yang terjadi klaster akibat pembukaan sekolah kembali, dilakukan evaluasi dan isolasi agar kasus tidak menyebar.
“Positif rate harian untuk Sabtu ini di DI Yogyakarta hanya 0,10 persen,” tambah Ditya.
Terkait vaksinasi, Ditya mengatakan untuk dosis pertama telah mencapai 95,6 persen, sedangkan dosis kedua tercatat 82 persen.
Jawa Tengah melaporkan penambahan 55 kasus positif hari ini, dengan lima kematian saja. Jumlah ini juga relatif jauh berada di bawah angka rata-rata harian ketika varian Delta mengamuk.
PPKM Level 3 Didukung
Sementara terkait PPKM Level 3 pada liburan Natal dan Tahun Baru, Citra Indriani mengatakan sebagai langkah tepat meski kasus menurun drastis. Namun dia juga mengingatkan kenaikan mobilitas masyarakat saat ini sulit dihindari.
Karena itulah, penerapan PPKM level 3 selama Natal dan Tahun Baru adalah bentuk pengendalian agar tidak terjadi penularan secara massif.
“Meskipun kita batasi, mobilitas tetap terjadi, namun tidak semasif apabila tidak diberlakukan pembatasan. Pembatasan kerumunan dan mobilitas sudah sesuai dengan pembelajaran sebelumnya bahwa gelombang kita diawali pada periode Natal-Tahun Baru serta Lebaran,” ujar Citra.
Pemerintah daerah sendiri bereaksi beragam terkait rencana penerapan PPKM Level 3. Yogyakarta yang merupakan daerah tujuan wisata, memutuskan untuk tidak akan menutup kawasan. Yang dilakukan adalah mengatur wisata sehingga tidak berpotensi menimbulkan kenaikan kasus.
"Diatur jumlahnya, durasi kedatangannya untuk wisatawan. Yogya itu sasaran Natal dan Tahun Baru. Nanti kita bersama kabupaten dan kota akan melakukan pengaturan-pengaturan,” kata Sekretaris Daerah DI Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji.
Aji mengatakan sebagai destinasi wisata, tidak mungkin bagi Yogyakarta untuk menutup kegiatan pariwisata. Yang dilakukan pemerintah setempat adalah mengatur sehingga terjadi pembatasan dan meminimalkan adanya kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan.
Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, sendiri mengaku belum menerima ketentuan dari pemerintah pusat terkait penerapan PPKM Level 3 saat libur Nataru.
"Kita hanya disuruh mengantisipasi saja,” kata Sultan.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Jumat (19/11) juga mengatakan bahwa pihaknya belum menerima ketentuan detil terkait PPKM Level 3.
“Kita masih menunggu SE Mendagri. Kemarin para pendeta dan romo kontak saya, gimana ini pak. Saya jawab coba kita tunggu dulu,”ujarnya di Semarang.
Ganjar sendiri telah meminta para pendeta dan romo menggelar perayaan Natal dengan terbatas. Ibadah dan perayaan bisa dilakukan secara hybrid, yaitu sebagian datang ke tempat ibadah, sebagian lagi di rumah. Dia juga dengan tegas meminta masyarakat untuk tidak mengambil cuti di akhir tahun. Aparatur Sipil Negara (ASN) bahkan dilarang mudik.
"Tempat wisata juga sama, akan kita batasi. Kalau nanti diberlakukan PPKM level 3 kan otomatis ketentuan-ketentuan akan lebih ketat lagi,” ujarnya. [ns/ah]
