Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia, jauh lebih kecil daripada di negara-negara lain seperti Singapura, Thailand hingga Australia. Ia memaparkan, saat ini Indonesia hanya mencatatkan penambahan harian satu kasus baru setiap 100 ribu penduduk.
“Thailand per 100 ribu penduduk ada (kasus baru) 89, Singapura per 100 ribu penduduk ada 454, Malaysia per 100 ribu penduduk ada 127, dan Australia per 100 ribu penduduk ada 51 kasus,” ungkap Airlangga dalam telekonferensi pers usai Ratas dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/11).
Maka dari itu, pemerintah pun akan terus memonitor pergerakan penambahan kasus COVID-19 sebelum dilakukan pembukaan perbatasan dengan negara-negara lain. Lebih lanjut, ia menjelaskan sampai 14 November, kasus aktif corona di Indonesia mencapai 9.018 kasus. Selain itu, pergerakan kasus harian dalam kurun waktu sepekan terakhir mencapai 384 kasus. Tingkat rata-rata reproduksi COVID-19 di Indonesia pun sudah berada pada level di bawah satu.
“Seluruhnya penurunannya dibandingkan di puncaknya itu turun antara 89-98 persen. Dari segi level assessment, untuk per provinsi di level 4 tidak ada, level 3 ada beberapa provinsi, 25 provinsi di level 2, serta dua provinsi di level 1. Dari capaian vaksinasi yang tingkat vaksinasinya dosis satu berada pada level memadai,” jelasnya.
Sedangkan jika dilihat dari level kabupaten/kota, terdapat lima kabupaten/kota yang berada pada status level 3 pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), 207 kabupaten/kota masuk ke dalam kategori level 2, kemudian 174 kabupaten/kota ada di level 1, dan tidak ada satu pun kabupaten/kota yang berada pada level 4 PPKM.
Klaster Pendidikan Tatap Muka
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan terdapat 126 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan kasus, bahkan beberapa di antaranya mengalami kenaikan selama tiga minggu berturut-turut. Pihaknya pun, telah melakukan penelitian untuk mencari tahu penyebab kenaikan kasus tersebut, dan yang paling banyak adalah kasus COVID-19 yang berasal dari sekolah yang melakukan pendidikan tatap muka (PTM).
“Sehingga kita melakukan pendalaman, dan sebagian besar kenaikannya memang disebabkan karena adanya kasus positif di sekolah dan takziah. Oleh karena itu saya dengan Pak Nadiem, akan segera melakukan konsolidasi, rencananya mudah-mudahan minggu ini kita sudah bisa selesaikan bagaimana kita bisa tetap melakukan program PTM tetapi dengan surveillance yang aktif dan lebih hiperaktif,” jelas Budi.
Menurutnya, surveillance di sekolah-sekolah yang melakukan PTM tersebut penting untuk dilakukan agar kasus terkonfirmasi positif tersebut tidak semakin menyebar di lingkungan masyarakat. Selain aktif melakukan deteksi dini, pemerintah pun katanya akan mendatangkan obat yang diklaim sebagai obat COVID-19 untuk mengantisipasi munculnya lonjakan kasus COVID-19 ke depannya. Obat tersebut, diharapkan bisa didatangkan di Indonesia pada akhir tahun ini.
“Molnupiravir diharapkan akhir tahun sudah bisa tiba di Indonesia, dan kita sudah siap untuk menggunakannya untuk tahun depan, mudah-mudahan tidak ada gejolak, kalaupun ada gelombang baru kita sudah siap dengan obat-obatannya. Kita masih menunggu terbitnya EUA (Otorisasi Penggunaan Darurat/Emergency Use Authorization) dari FDA yang diharapkan di awal Desember juga sudah keluar. Kita juga terus mengkaji alternatif obat-obatan lain, kalau misalnya ada yang mirip dengan Molnupiravir yang bisa mengurangi risiko untuk masuk RS dari orang-orang yang kena COVID-19, dan kami akan terus bekerja sama dengan BPOM untuk mengkaji alternatif obat ini,” tutur Budi.
Varian Delta
Budi juga menjelaskan bahwa varian virus delta yang paling banyak terdeteksi di Indonesia adalah sub varian delta yakni AY 23, dan AY 42. Sedangkan varian delta plus yang menyebabkan kenaikan kasus corona yang cukup tinggi di Inggris yakni AY.4.2 belum terdeteksi di Indonesia.
“Semua varian delta baik orang tuanya, sub variannya, anaknya, atau sub sub varian atau cucunya itu memiliki mutasi genetik yang mirip. Jadi kesimpulan kami sampai sekarang adalah kalau misalnya ada masuk anaknya atau cucunya Insya Allah harusnya kekebalan yang sudah terbentuk di masyarakat kita masih cukup untuk bisa menanggulangi penyebaran ini,” jelasnya.
Klaim Pemerintah Tidak Kuat
Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan klaim pemerintah yang menyatakan bahwa penambahan kasus COVID-19 jauh lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara seperti Singapura, Thailand sampai Australia tidak kuat. Hal ini dikarenakan beberapa hal terutama terkait jumlah testing yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tersebut.
“Tapi kalau bicara mau membandingkan, kalau bicara kasus, tentunya kunci dan dasarnya adalah dari testing. Kalau bicara testing, kita paling rendah di antara tiga negara yang tadi disebut. Dari rasio (testing) yang setara per 1.000 penduduk, kita paling rendah. Artinya kalau paling rendah, ya klaim itu menjadi tidak kuat, kecuali kalau (testing) per 1.000 (penduduk)-nya sama minimal, atau mendekati dengan tiga negara itu,” ungkap Dicky kepada VOA.
Lebih jauh, Dicky menjelaskan jika dilihat dari cakupan vaksinasi COVID-19 dengan dosis lengkap, Indonesia bukan merupakan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan ketiga negara tersebut. Sehingga, jumlah penduduk yang memiliki imunitas dari vaksinasi juga cukup rendah. Menurutnya, hal ini bisa berdampak adanya peningkatan kasus jika infeksi kembali menyebar secara masif.
“Angka kematian kita, yang tertinggi di antara tiga (negara) itu. Artinya, ada potensi lolosnya kasus-kasus, karena kematian adalah bukti valid ada kekurangkuatan intervensi di hulu sampai hilir. Adanya kasus yang lolos di hulu, akhirnya berdampak ke hilir yang menyebabkan kematian jadi tinggi. Ini yang harus menjadi catatan,” jelasnya.
Jika dibandingkan dengan Australia, kata Dicky hanya beberapa negara bagian saja di Australia yang masuk ke dalam level community transmission berdasarkan penilaian dari WHO. Sedangkan, seluruh wilayah di Indonesia masuk ke dalam kategori community transmission, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah belum bisa mendeteksi sepenuhnya kasus positif yang ada di masyarakat.
“Jadi penemuan kasus ada potensi puncak gunung es, artinya klaim ini, ada benarnya tapi tidak semuanya benar. Kalau bicara penanganan pandemi sudah jauh lebih baik dari negara-negara lain, ya semuanya ada plus dan minusnya masing-masing negara itu, dan kalau bicara secara umum, kondisi yang di masyarakat kita syukuri sudah jauh lebih landai, namun kalau dikatakan jauh lebih baik ya belum,” pungkasnya. [gi/lt]
