Parlemen Eropa telah mengeluarkan resolusi, mengutuk iklim politik yang memburuk di Kamboja dan mengatakan akan mengaitkan bantuan masa depan dengan perbaikan hak asasi.
Resolusi yang disahkan hari Kamis (9/6), menyerukan pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen untuk mencabut surat perintah penangkapan terhadap Presiden oposisi Kamboja dari Partai Penyelamatan Nasional Sam Rainsy, yang mengasingkan diri November, atas tuduhan pencemaran nama baik.
Parlemen Eropa juga menyerukan pembebasan empat pekerja HAM dan seorang pejabat pemilu yang dipenjara bulan lalu atas tuduhan terkait penyuapan, dicabutnya dakwaan terhadap mantan perwakilan serikat pekerja dan anggota dewan pemilu negara, Rong Chun, dan diadakannya penyelidikan independen atas serangan terhadap dua anggota parlemen oposisi di luar gedung parlemen.
Semua politisi, pegiat dan pembela HAM harus "bisa bekerja bebas tanpa takut ditangkap atau dianiaya," demikian pernyataan Parlemen Eropa.
Juru bicara Dewan Menteri Kamboja, Phay Siphan mengatakan bahwa resolusi itu "hanya mencerminkan kepentingan anggota parlemen dan politisi Eropa."
Rainsy akan mengunjungi para pendukungnya dan pejabat di Amerika pekan depan.
Wakil presiden CNRP, Kem Sokha, telah terkurung di dalam markas partai itu sejak upaya untuk menangkapnya dilakukan pada bulan Mei. Dia dicari atas tuduhan solisitasi dan karena tidak hadir di pengadilan untuk diinterogasi.
Resolusi yang disahkan hari Kamis, menyerukan negara-negara anggota Uni Eropa dan lembaga-lembaga lain untuk menetapkan standar yang jelas untuk pemilu mendatang di Kamboja yang "konsisten dengan hukum internasional tentang kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul," dan menyampaikan secara terbuka tujuan-tujuan tersebut kepada pihak berwenang Kamboja dan kelompok oposisi.
Tuntutan itu juga dikaitkan paket bantuan Eropa lebih dari $ 400 juta untuk Kamboja hingga tahun 2020 dengan "perbaikan dalam hak asasi manusia." [ps/ii]
