Menurut para pengamat di Kamboja, intimidasi politik, yakni tekanan terhadap ekspresi politik dan pembatasan terhadap kebebasan berkumpul mengancam demokrasi Kamboja yang masih muda.
Para pejabat pemerintah mengatakan, pembatasan terhadap kebebasan perlu untuk menghindarkan apa yang mereka sebut sebagai kemungkinan terjadinya malapetaka semacam “revolusi warna” di Kamboja seperti yang timbul di Suriah lima tahun lalu.
Pemberontakan di Suriah itu, yang mulai dengan harapan kebangkitan demokratik di seluruh dunia Arab, telah menyeret Suriah ke dalam kekacauan.
Perdana Menteri Hun Sen ingin mempertahankan “perdamaian dan stabilitas politik yang dicapai dengan perjuangan berat” di Kamboja, kata Preap Kol, direktur eksekutif Transparansi Internasional Kamboja.
Pemerintah berkeras tindakannya berdasar pada hukum, tetapi perlakuan yang berbeda terhadap demonstran yang pro dan kontra pemerintah oleh pihak berwenang, dan serangkaian tindakan hukum yang tampaknya bermotivasi politik, menunjukkan pemerintah menetapkan standar ganda. [sp]
