Penyelidikan etika di parlemen terhadap pertemuan antara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan para pejabat dari raksasa pertambangan Freeport McMoRan seharusnya tidak menunda rencana divestasi perusahaan untuk unitnya di Indonesia, menurut seorang pejabat pemerintah Selasa (24/11).
Freeport Indonesia harus menjual kepada pemerintah Indonesia porsi saham yang lebih besar di tambang tembaga dan emas di Papua, sebagai bagian dari proses untuk memperpanjang hak beroperasi setelah tahun 2021.
Proses divestasi itu menjadi perhatian dalam seminggu terakhir, dimana Ketua DPR Setya Novanto, yang merupakan anggota Partai Golkar, menghadapi tekanan publik atas dugaan pelanggaran etika dalam pertemuan dengan para pejabat Freeport.
Bambang Gatot, direktur jenderal mineral dan batu bara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan kepada Reuters bahwa isu-isu etika tidak akan menunda divestasi.
"Saya melihatnya sebagai (proses) teknis, sementara isu parlemen terpisah," tambahnya. "Kedua isu ini tidak berhubungan."
Freeport semula memiliki waktu sampai 14 Oktober untuk memasukkan proposal mengenai nilai 10,6 persen saham yang akan dijual.
Awal bulan ini, pemerintah Indonesia memperingatkan Freeport bahwa mereka harus mengusulkan harga segera, atau dianggap gagal memenuhi kewajibannya.
Bambang mengatakan pemerintah tidak menetapkan tenggat waktu. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan merespon dalam 90 hari begitu proposal Freeport diterima.
Seorang juru bicara Freeport Indonesia mengatakan perusahaan itu "telah secara konsisten menyarankan kepada pemerintah bahwa saham-sahamnya akan didivestasi pada nilai yang adil mengikuti perpanjangan operasi-operasinya dengan kondisi-kondisi yang diterima kedua belah pihak."
Pemerintah ingin meningkatkan kepemilikan sahamnya di Freeport Indonesia menjadi 20 persen dari 9,36 persen saat ini. Sepuluh persen saham lagi harus dijual kepada pemerintah pada akhir 2019. [hd]
