Komite Pengawasan DPR yang dikuasai partai Demokrat pada Minggu (16/8) memanggil pemimpin Dinas Layanan Pos AS untuk memberi kesaksian bulan ini dalam sebuah sesi darurat mengenai penundaan pengiriman surat di.
Panggilan itu dilakukan di tengah berbagai tuduhan bahwa dia menggerus Pos untuk membantu agar Presiden Donald Trump terpilih kembali.
"Pemimpin utama dan para pejabat tinggi Pos harus menjawab Kongres dan rakyat AS mengenai kenapa mereka memilih kebijakan baru berbahaya yang mengancam akan membungkam suara jutaan orang, hanya beberapa bulan sebelum pemilu," kata para anggota faksi Demokrat dalam pernyataan.
Trump telah membela kepala Dinas Layanan Pos, Louis DeJoy, seorang donor Republik, yang telah memberlakukan upaya penghematan. Langkah DeJoy memicu kekhawatiran tentang pengiriman surat, terutama terkait surat suara lewat pos untuk pilpres November mendatang.
Kepala Staf Gedung Putih Mark Meadows pada Minggu (16/8) membantah klaim-klaim Demokrat bahwa Trump berusaha menggagalkan pemungutan suara di seluruh negara itu.
Trump mengklaim tanpa bukti bahwa memilih lewat pos bisa menyebabkan banyaknya kecurangan yang bisa merugikannya dalam pilpres. [vm/pp]
