Kalau disetujui oleh parlemen pemerintah yang diakui internasional yang berbasis di Tobruk dan oposisinya di Tripoli, persetujuan yang diumumkan di Tunisia hari Minggu (6/12) akan menyelesaikan krisis yang telah memecah-belah negara itu sejak tergulingnya Moammar Qaddafi.
“Ini adalah detik bersejarah yang sedang ditunggu-tunggu rakyat Libya, yang sedang ditunggu-tunggu bangsa Arab dan sedang ditunggu dunia,” kata Mohammed Awad Abdul-Sadiq, wakil pertama ketua Kongres Nasional Umum yang berbasis di Tripoli kepada kantor berita Perancis setelah pembicaraan itu.
Al Arabiya melaporkan kerangka kerja itu menetapkan komite 10 orang membentuk pemerintah persatuan.
Setelah kekalahan dalam pemilu tahun lalu, milisi yang terkait dengan beberapa partai Islamis merebut ibukota dan lembaga-lembaga politiknya, yang menghalau DPR Libya dan para pejabat tinggi ke timur ke kota Tobruk.
Di samping pergolakan politik, Libya menghadapi ancaman dari militan ISIS di beberapa daerah. [gp]
