Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario hari Selasa mengatakan, pemerintahnya akan mengajukan isu itu ke pengadilan arbitrasi yang berada di bawah Konvensi PBB mengenai Hukum Laut (UNCLOS), yang diratifikasi kedua negara.
Filipina menginginkan panel itu menolak klaim Tiongkok atas hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan. Filipina juga mempertanyakan apa yang disebutnya kegiatan illegal Tiongkok di sekitar wilayah terumbu karang dan bebatuan yang katanya merupakan bagian zona ekonomi eksklusif Filipina berdasarkan Konvensi PBB itu.
Kebanyakan pengamat mengatakan Tiongkok dipastikan tidak akan setuju untuk ikut dalam panel itu, mempertahankan kebijakan yang telah lama dianutnya, yaitu menyelesaikan sengketa wilayah melalui perundingan bilateral.
Carl Thayer dari Universitas New South Wales di Australia mengatakan kepada VOA, perkara itu mungkin bisa disidangkan tanpa keikutsertaan Tiongkok. Ia mengatakan Filipina berharap keputusan yang menguntungkan akan memberikan negara itu kemenangan moral.
“Kasus ini bukan hanya punya sisi hukum , tetapi juga imbauan moral yang kuat. Jika pengadilan memenangkan Filipina, keputusan itu akan membatalkan klaim Tiongkok dan memberikan kewenangan yang lebih besar dan dukungan internasional kepada Filipina.”
Namun, Thayer mengatakan, keputusan pengadilan itu, meski secara teknis “mengikat,” bisa dengan mudah diabaikan Tiongkok, karena tidak ada mekanisme untuk menjalankan keputusan apa pun.
Sam Bateman, pakar keamanan maritim, mengakui penolakan Tiongkok ikut dalam peradilan itu “mungkin bukan publikasi yang baik.” Namun, ia mengatakan kepada VOA, itu mungkin yang memang diinginkan pemerintah Filipina.
“Dalam banyak hal saya melihatnya sebagai isyarat yang berani oleh Filipina, dan berharap Tiongkok akan menanggapinya secara negatif, kata Bateman, cendikiawan pada S. Rajaratnam School of International Studies di Singapura, yang menggambarkan tindakan itu sebagai “usaha Filipina untuk terlihat menonjol.”
“Jika Tiongkok memilih untuk tidak ikut dalam pengadilan itu, keputusan ini akan memunculkan kecaman internasional, contoh lain keangkuhan Tiongkok dan kurangnya kesiapan untuk bertindak dan hal-hal terkait lainnya.”
Namun, Bateman mengatakan semua negara, termasuk Tiongkok, punya hak berdasarkan UNCLOS untuk tidak ikut dalam arbitrase yang melibatkan keputusan-keputusan yang mengikat mengenai isu-isu terkait perbatasan maritim dan sengketa kedaulatan wilayah (VOA/William Gallo).
Filipina menginginkan panel itu menolak klaim Tiongkok atas hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan. Filipina juga mempertanyakan apa yang disebutnya kegiatan illegal Tiongkok di sekitar wilayah terumbu karang dan bebatuan yang katanya merupakan bagian zona ekonomi eksklusif Filipina berdasarkan Konvensi PBB itu.
Kebanyakan pengamat mengatakan Tiongkok dipastikan tidak akan setuju untuk ikut dalam panel itu, mempertahankan kebijakan yang telah lama dianutnya, yaitu menyelesaikan sengketa wilayah melalui perundingan bilateral.
Carl Thayer dari Universitas New South Wales di Australia mengatakan kepada VOA, perkara itu mungkin bisa disidangkan tanpa keikutsertaan Tiongkok. Ia mengatakan Filipina berharap keputusan yang menguntungkan akan memberikan negara itu kemenangan moral.
“Kasus ini bukan hanya punya sisi hukum , tetapi juga imbauan moral yang kuat. Jika pengadilan memenangkan Filipina, keputusan itu akan membatalkan klaim Tiongkok dan memberikan kewenangan yang lebih besar dan dukungan internasional kepada Filipina.”
Namun, Thayer mengatakan, keputusan pengadilan itu, meski secara teknis “mengikat,” bisa dengan mudah diabaikan Tiongkok, karena tidak ada mekanisme untuk menjalankan keputusan apa pun.
Sam Bateman, pakar keamanan maritim, mengakui penolakan Tiongkok ikut dalam peradilan itu “mungkin bukan publikasi yang baik.” Namun, ia mengatakan kepada VOA, itu mungkin yang memang diinginkan pemerintah Filipina.
“Dalam banyak hal saya melihatnya sebagai isyarat yang berani oleh Filipina, dan berharap Tiongkok akan menanggapinya secara negatif, kata Bateman, cendikiawan pada S. Rajaratnam School of International Studies di Singapura, yang menggambarkan tindakan itu sebagai “usaha Filipina untuk terlihat menonjol.”
“Jika Tiongkok memilih untuk tidak ikut dalam pengadilan itu, keputusan ini akan memunculkan kecaman internasional, contoh lain keangkuhan Tiongkok dan kurangnya kesiapan untuk bertindak dan hal-hal terkait lainnya.”
Namun, Bateman mengatakan semua negara, termasuk Tiongkok, punya hak berdasarkan UNCLOS untuk tidak ikut dalam arbitrase yang melibatkan keputusan-keputusan yang mengikat mengenai isu-isu terkait perbatasan maritim dan sengketa kedaulatan wilayah (VOA/William Gallo).
