Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario mengemukakan keluhan atas apa yang disebutnya pelanggaran wilayah oleh Tiongkok, dalam forum masalah keamanan ASEAN di Bali. Del Rosario menyoroti sedikitnya tujuh bentrokan yang melibatkan kapal-kapal Tiongkok yang menurutnya berada di perairan Filipina.
Filipina secara resmi mengajukan keluhan kepada Tiongkok, tetapi Tiongkok mengatakan tidak ada pelanggaran wilayah, karena Tiongkok memegang kedaulatan atas laut itu, berdasarkan peta dari abad ke-20 yang menggambarkan laut itu dalam sembilan garis putus. Del Rosario menyebut ini adalah klaim”yang tidak berdasar” dan mengatakan hak kedaulatan Filipina “bisa tercemar”.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Filipina Raul Hernandez mengulangi penegasan del Rosario mengenai wilayah yang sekarang disebut Filipina sebagai Laut Filipina Barat.
Ia mengatakan, “Klaim tentang sembilan garis putus itu tidak mungkin ada, karena wilayah itu tidak seluruhnya dipersengketakan. Hanya bagian tertentu di Laut Filipina Barat yang dipersengketakan.”
Tiongkok, Filipina, Vietnam, Taiwan, Malaysia, dan Brunei memperselisihkan bagian-bagian atau seluruh Laut Cina Selatan dan sebagian pulau-pulau kecil yang adalah bagian dari gugusan Kepulauan Spratly yang dianggap punya cadangan minyak dan gas alam yang besar. Selain itu, perairan itu merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, yang berarti negara-negara besar seperti Amerika punya kepentingan untuk membuat wilayah itu terbuka dan bebas konflik.
Dalam pernyataan pada forum keamanan itu, del Rosario mengatakan kebebasan berlayar bisa terancam apabila Tiongkok terus mengabaikan keluhan-keluhan.
Filipina merujuk kepada Konvensi Hukum dan Laut PBB atau UNCLOS untuk menolak klaim Tiongkok. Konvensi itu memberi negara-negara 200 mil laut atau lebih dari 300 kilometer sebagai zona ekonomi eksklusif di luar garis pantai mereka.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Filipina, Hernandez, mengatakan del Rosario terus mendorong usul guna mendorong pembangunan dan kerjasama dalam wilayah-wilayah yang dipersengketakan itu.
Minggu lalu, para pejabat ASEAN dan Tiongkok bertemu di Bali menyepakati serangkaian garis-garis pedoman yang tidak mengikat bagi pelaksanaan Deklarasi 2002 mengenai Tindak tanduk Negara-negara di Laut Cina Selatan.
Meskipun terus ada perbedaan, Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton memuji kedua pihak atas upaya memperkuat langkah pertama itu.
