Fraksi Demokrat di DPR AS akan mengambil langkah penting dalam penyelidikan pemakzulan mereka terhadap Presiden AS Donald Trump, Kamis (31/10).
Ketua DPR Nancy Pelosi mengumumkan suatu pemungutan suara untuk meresmikan penyelidikan itu, menjawab argumen fraksi Republik bahwa proses tersebut tidak sah.Sebagaimana dilaporkan koresponden VOA di Kongres, Katherine Gypson dari Capitol Hill, pemungutan suara itu juga akan mengatur penyelidikan pemakzulan yang berlangsung terbuka.
Suatu tahap baru dalam penyelidikan dapat menjurus pada pemakzulan Presiden AS Donald Trump.
"Karena presiden ini tidak menghargai Konstitusi, kami akan melindungi konstitusi itu,” kata anggota DPR dari fraksi Demokrat Jim McGovern.
Fraksi Demokrat di DPR telah menyelidiki presiden dalam sidang dengar keterangan tertutup di Komite Intelijen sejak bulan lalu, sewaktu seorang pelapor rahasia menuduh Presiden menahan bantuan 400 juta dolar yang telah disetujui Kongres AS untuk Ukraina, untuk menekan Ukraina agar mengumpulkan informasi merugikan mengenai lawan politiknya, Joe Biden dan putranya, Hunter.
"Departemen Kehakiman ini menolak melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran dan kegiatan kriminal yang dilakukan cabang eksekutif dalam pemerintahan, maka ini diserahkan kepada cabang legislatif untuk melakukannya,” jelas anggota fraksi Demokrat lainnya, Jamie Raskin.
Dengan diselenggarakannya pemungutan suara Kamis ini mengenai resolusi yang membeberkan ketentuan-ketentuan dalam penyelidikan pemakzulan, ketua DPR Nancy Pelosi menyingkirkan argumen kunci dari fraksi Republik, yang menyatakan Trump adalah korban penyelidikan yang tidak sah.
Liz Cheney dari fraksi Republik menyatakan, "Mereka kini berupaya untuk memberi semacam balutan legitimasi bagi proses ini dengan menyatakan mereka akan membawanya ke pemungutan suara. Mereka tidak dapat memperbaikinya, Proses ini menyalahi, ternoda.”
Fraksi Demokrat di DPR memperingatkan bahwa ini bukanlah pemungutan suara untuk memakzulkan Presiden Trump tetapi suatu langkah dalam investigasi yang akan memungkinkan sidang dengar keterangan berlangsung terbuka.
Tetapi pemungutan suara itu tidak akan mengubah perpecahan yang dalam terkait pemakzulan.
"Ini tidak lebih dari upaya mendapatkan informasi untuk mengetahui apakah mereka tidak dapat mengungkap hal lain yang mungkin berguna bagi mereka, apabila pengaduan pelapor rahasia itu gagal (tidak terbukti),” jelas anggota fraksi Republik, Michael Burgess.
Sedangkan Jim McGovern dari fraksi Demokrat mengatakan, Sebagian orang menyebutnya sebagai upaya mendapatkan informasi seperti Anda, yang lainnya menyebutnya sebagai pengawasan oleh Kongres.
Atau posisi Gedung Putih dalam investigasi, kata analis John Hudak dari lembaga kajian Brookings Institution. Hudak mengatakan, "Pemungutan suara ini tidak akan ada efeknya terhadap posisi Gedung Putih dalam upaya menghalangi para saksi tampil di hadapan komite-komite di DPR. Gedung Putih telah menyatakan sebelumnya bahwa mereka akan menghalangi para saksi karena ini bukan penyelidikan formal tetapi hanya kedok saja. Pada akhirnya ini akan memperkuat posisi fraksi Demokrat di pengadilan sewaktu mereka meminta surat perintah panggilan dipatuhi.”
Dengar keterangan terbuka kemungkinan besar akan dimulai pada pertengahan November. Bersamaan dengan itu, ketua Komite Intelijen Adam Schiff berencana memanggil saksi kunci untuk memberikan kesaksian rahasia, mantan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton. [uh/lt]
